Sri Mulyani Serahkan Penghargaan Satyalancana Wirakarya ke 4 Pegawai Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya kepada empat insan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/TK/TAHUN 2020, mereka dinilai berjasa dalam mendarmabaktikan dirinya kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Tanda kehormatan Satyalancana Wirakarya ini disematkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian kegiatan upacara peringatan HORI ke-74, Sabtu (31//10/2020).

Keempat insan Kemenkeu ini, yang pertama, Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Ia dinilai berperan aktif dalam perumusan kebijakan tata kelola barang milik negara (BMN) sebagai pemrakarsa kebijakan inventarisasi dan penilaian secara menyeluruh yang dimulai pada tahun 2007.

Sehingga berdampak pada tertibnya pengelolaan BMN secara nasional. Serta meningkatnya nilai aset tetap pemerintah secara signifikan.

Kedua, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heru dinilai berperan aktif dalam membentuk sistem Passenger Risk Management (PRM) yang mengintegrasikan data kepabeanan dengan perpajakan keimigrasian pembawaan uang tunai dan kependudukan.

Fungsinya, yakni untuk mendeteksi dan menangkal kejahatan lintas negara. Sehingga dapat melindungi rakyat Indonesia dari masuknya barang berbahaya dan barang lain yang dapat merugikan kepentingan nasional

Ketiga, Marwanto harjowiryono, Direktur Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan periode 2013- 2019. Ia berperan aktif sebagai inisiator dan pengawal implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Hal-hal tersebut, dinilai sebagai wujud reformasi dan modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan perbendaharaan negara.

Keempat, Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak kementerian keuangan periode 2013- 2019. Berperan aktif dalam modernisasi administrasi perpajakan. Yakni dengan melakukan penajaman fungsi organisasi dan menerapkan otomasi proses bisnis inti perpajakan. Serta kode etik pegawai yang menghasilkan peningkatan tata kelola kerja kantor dan peningkatan pelayanan.

Sehingga kepercayaan pembayar pajak meningkat dan kemudian berdampak signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dan jumlah pembayar pajak.