Sekelumit Cerita Sri Mulyani Tentang Jatuh Bangun Ekonomi Indonesia Sejak Kemerdekaan

Liputan6.com, Jakarta Sejak merdeka hingga hari ini, ekonomi maupun keuangan kondisi Indonesia tidak dalam situasi mudah. Di mana, ketika Indonesia merebut kemerdekaan pada 1945 kondisi perekonomian masih dalam keadaan porak poranda.

"Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka kita diberikan warisan Belanda, tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada saat Pembukaan Expo Profesi Keuangan Tahun 2020, Senin (12/10/2020).

Sri Mulyani menyebut, ketika memulai dari pemerintahan untuk menjadi negara Indonesia meredeka, secara keuangan tidak dengan balance sheet yang nol. Bahkan Indonesia tidak memiliki harta kekayaan, karena rusak akibat perang.

"Harta kekayaan yang ada rusak karena perang dan seluruh investasi sebelumnya yang dibekukan oleh Pemerintah Belanda menjadi investasinya pemerintah Indonesia yaitu utangnya menjadi utang Republik Indonesia," jelas dia.

Tercatat utang warisan Belanda jatuh ke tangan pemerintah Indonesia sebesar USD 1,13 miliar. Pada saat itu GDP Indonesia masih sangat kecil.

Kemudian, ekonomi Indonesia mengalami perkembangan dari periode ke periode. Mulai periode presiden pertama, kedua, dan kemudian era reformasi. Setiap periode memberikan suatu refleksi historis bisa dipelajari.

Bendahara Negara itu mencontohkan, pada saat itu presiden pertama ngin melakukan pembangunan secara cepat pada waktu konferensi militer pertama. Kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pada saat itu ekonomi dibiayai dengan defisit APBN yang menciptakan tekanan luar biasa.

"Waktu itu pembiayaannya tidak bisa jual SBN. Sehingga yang dilakukan meminta BI cetak uang yang terjadi jumlah uang bereder lebih banyak dari suasana atau kondisi perekonomiannya sehingga inflasi meningkat luar biasa besar," jelas dia.

Selanjutnya, pada era orba baru pemerintah mulai melakukan keseimbangan budget. Di mana APBN pada saat itu juga neracanya belum dibentuk. Sehingga seluruh utang untuk belanja pembangunan hanya bisa dilakukan apabila ada pembiayaannya dari multilateral atau bilateral.

"Namun secara makro ekonomi. Kebijakan makro ekonomi dari sisi fiskalnya balance budget tapi dari sisi moneter dan terutama NTR dilakukan atau dipatok terhadap nilai tukar AS," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, selama era reformasi dalam 6 tahun sudah ada 3 presiden melakukan banyak konsolidasi dan Perppu baru untuk profesi keuangan. Karena dianggap menjadi suatu keniscahayaan.

"Semenjak itu 2003 2004 kita mulai membangun neraca pertama kali bisa dibayangkan negara yang sudah merdeka sampai puluhan tahun baru membangun neraca pasti neracanya disclaimer karena memang baru di mulai," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: