Sukses

Siapkan Cadangan Belanja Rp 179 T, Menkeu Beberkan Kisi-Kisi RAPBN 2021

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyepakati pelebaran defisit RAPBN 2021 sebesar 5,2 dari PDB. Hal ini dikarenakan kondisi tidak pasti yang disebabkan pandemi Covid-19.

Dengan pelebaran defisit ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun.

"Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, bapak presiden telah memutuskan kita akan memperbesar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB,” ujar Menkeu usai Rapat Terbatas mengenai Rancangan Postur APBN 2021, Selasa (28/7/2020).

Dengan defisit yang melebar, Sri Mulyani menyebut pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. Cadangan belanja ini akan diprioritaskan pada sejumlah program pemulihan ekonomi nasional. Pertama, menjaga ketahanan pangan.

"Kedua, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur," kata Sri Mulyani.

Ketiga, pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini perlu untuk dilakukan agar ada pemerataan konektivitas teknologi digital di seluruh Indonesia. Keempat, belanja di bidang pendidikan dan kesehatan. Terutama untuk penanganan Covid-19 pasca 2020 dan dukungan untuk biaya vaksin.

Kelima, belanja akan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah pun ingin belanja anggaran pada 2021 mampu mendorong terbukanya lapangan kerja.

"Presiden akan meminta untuk besok kita akan melakukan sidang atau rapat terbatas untuk penggunaan anggaran dari adanya defisit ini sehingga dia betul-betul produktif dan didukung rencana belanja yang baik dan belanja meningkatkan produktivitas untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan berdampak ekonomi tinggi," ujar Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Defisit RAPBN 2021 Melebar jadi 5,2 Persen

Ketidakpastian yang disebabkan pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus terus melakukan penyesuaian dalam setiap kebijakan, baik dari segi penanganan, sekaligus pemulihannya. Akibatnya, pemerintah terus menggodok berbagai skema pemulihan dalam Rancangan postur APBN 2021

"Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2021 ini pembahasan awal dengan DPR sudah dilakukan dan sampai dengan sebelum DPR melakukan reses minggu lalu sudah ada beberapa kesepakatan kesepakatan yang memberikan indikasi bagaimana desain RAPBN 2021, terutama menyangkut postur dari APBN," ujar Sri Mulyani usai Rapat Terbatas mengenai Rancangan Postur APBN 2021, Selasa (28/7/2020).

Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyepakati pelebaran defisit 5,2 persen. Sebelumnya dalam catatan kesimpulan rapat dengan DPR, juga mengindikasikan defisit pada 2021 yang bisa dinaikkan hingga 4,7 persen PDB.

"Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, bapak presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati, dan ada catatan dari DPR lebih tinggi dari 4,7 persen,” ujar Sri Mulyani.

Dengan defisit di 5,2 persen dari PDB tahun 2021, Menkeu menyebutkan Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun. Dimana Presiden akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS