Strategi BPH Migas dalam Meningkatkan Pembangunan Jargas

Liputan6.com, Jakarta Langkah maju BPH Migas di era Fanshurullah Asa yang didukung para Komite dan staf dalam soal Jargas ini adalah meningkatnya pembangunan Jargas. Betapa tidak, sampai dengan tahun 2020 saja telah menetapkan 65 toll fee jaringan transmisi, juga menetapkan harga harga gas yang terbangun pada 57 Kabupaten dan Kota dengan 502.585 Sambungan Rumah (SR).

Jumlah itu akan melengkapi rencana Pemerintah di tahun 2021 untuk melaksanakan pembangunan Jargas sebanyak 120.776 SR pada 21 Kabupaten Kota, di mana sesuai RPJMN 2020-2024 target pembangunan Jargas yang bersumber dari APBN atau non-APBN sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4 juta Sambungan Rumah (SR).

Namun demikian, menurut Ifan, dari 502.585 SR yang telah terpasang dengan sumber dana APBN, berdasarkan pengawasan BPH Migas, ditemukan laporan bahwa yang tidak terutilisasi (tidak terpakai) jargas tersebut sekitar 108.000 SR. Itu tidak terpakai dengan berbagai alasan di lapangan. Sehingga, dana APBN yang sudah dianggarkan tidak bermanfaat dengan baik dan masyarakat masih menggunakan LPG 3 Kg, yang artinya masih menggunakan subsidi pemerintah.

"Dengan adanya 108.000 SR yang tidak terutilisasi itu, maka ada potensi Rp2 triliun dari APBN yang tidak terpakai (lost opportunity)," papar Ifan.

Kinerja lainnya yang dilakukan BPH Migas yaitu program pembangunan panjang pipa transmisi dan distribusi dengan total 15.725,06 km dari Aceh sampai Jawa Timur, bahkan Kalimantan Timur, dan juga di Papua Barat, serta Sulawesi Selatan. Dengan jumlah ini maka potensi pemasangan jargas yang dilewati oleh pipa transmisi dan distribusi ini bisa sampai 30 juta SR. Tentu ini potensi pasar untuk mengurangi LPG 3 Kg yang masih subsidi APBN di mana dalam satu tahun itu Rp.35 triliun, serta mengurangi impor dengan memanfaatkan gas bumi prioritas untuk dalam negeri.

Namun, keberhasilan jargas tak lepas dari dukungan kepala daerah, salah satunya Prabumulih yang dinilai paling berhasil. Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM menyatakan bahwa yang terpenting adalah komitmen kepala daerah masing-masing, karena pemasangan jargas ini menyangkut soal penggalian-penggalian, mau atau tidak dipasangi jargas, jangan sedikit-sedikit minta ganti rugi.

"Selain itu, bukannya saya sombong, saya selalu ada di barisan depan, sehingga tidak ada kendala yang berarti di Prabumulih," ujarnya.

Lanjutnya, berharap program jargas diteruskan, dimulai dari daerah-daerah penghasil gas.

"Agar jangan ada anggapan penghasil tidak menikmati hasil," ujarnya.

Pada intinya, kinerja BPH Migas dalam Jargas ini tak lepas dari upaya mendukung Pemerintahan saat ini yang tengah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jargas agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sebagai ikhtiar mewujudkan energi yang berkeadilan.

Kinerja BPH Migas tertuang dalam buku berjudul 'Jargas Untuk Rakyat' lebih murah aman dan bersih, sebagai wujud Kinerja BPH Migas untuk Energi Berkeadilan. Peluncuran buku ini juga bertepatan dengan hari jadi BPH Migas ke-18 tahun.

(*)