Penyaluran Solar Subsidi Lampaui Kuota, Kelangkaan Muncul di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Subsidi (CN 48) telah melampaui kuota yang disiapkan hingga pertengahan Mei 2026. Kondisi tersebut terjadi di tengah munculnya kelangkaan solar di sejumlah daerah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran solar subsidi hingga 17 Mei 2026 tercatat lebih tinggi sekitar 50.090 kiloliter (KL) dibandingkan kuota yang dialokasikan selama 137 hari sejak awal tahun.

"Khusus untuk minyak Solar yang jadi perhatian memang kita sejak 1 April kita mengalami minus, dan ini secara kumulatif kita -50.090 KL," kata Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan data BPH Migas, kuota Solar Subsidi sepanjang 2026 ditetapkan sebesar 18.636.500 KL.

Sementara hingga 17 Mei 2026, realisasi penyaluran tercatat mencapai 7.045.160 KL atau sekitar 37,80 persen dari total kuota tahunan.

Namun, kuota yang seharusnya disiapkan selama 137 hari hanya sebesar 6.995.070 KL sehingga realisasi penyaluran telah melampaui target sekitar 50 ribu KL.

Di luar Solar Subsidi, realisasi penyaluran BBM subsidi lain masih berada di bawah kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Misalnya minyak tanah yang realisasinya hingga 17 Mei 2026 tercatat sebesar 195.144 KL, lebih rendah sekitar 2.286 KL dibanding kuota selama 137 hari sebesar 197.430 KL.

Sementara itu, penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) mencapai 10.459.857 KL, lebih rendah 525.646 KL dibanding kuota yang ditetapkan sebesar 10.985.503 KL.

Di sisi lain, kelangkaan Solar Subsidi mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sejumlah daerah, salah satunya di Kalimantan Barat.

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kalimantan Barat, Agus Tianto, mengatakan kelangkaan solar telah mengganggu operasional kapal penumpang dan kapal barang di sejumlah jalur perairan.

"Rute yang terdampak di antaranya Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara menuju Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, serta jalur Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar menuju Rasau Jaya dan sebaliknya," ujarnya dikutip dari Antara.

Agus mengatakan beberapa kapal bahkan terpaksa menghentikan operasional akibat sulit memperoleh pasokan solar subsidi.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung pada mobilitas masyarakat pesisir dan distribusi logistik.

"Masalah ini jangan dibiarkan berlarut," katanya.

Ia menambahkan jalur Teluk Batang–Rasau Jaya merupakan akses transportasi penting bagi masyarakat pesisir karena belum tersedia jalur darat alternatif yang memadai.

Tak hanya sulit diperoleh, harga solar di lapangan juga dilaporkan mengalami lonjakan signifikan.

Jika harga resmi solar subsidi dipatok Rp6.800 per liter, harga di sejumlah lokasi disebut telah menembus Rp17 ribu per liter atau hampir tiga kali lipat lebih tinggi.

Agus meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menormalkan distribusi solar subsidi sekaligus memperketat pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Distribusi BBM subsidi wajib tepat sasaran agar tidak menghambat transportasi masyarakat yang sangat bergantung pada solar," tegasnya.