Kementerian dan Lembaga Harus Tetap Produktif Meski Anggaran Dipangkas

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Banyak perubahan dalam pemerintahan akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda hampir tiga bulan terakhir. Salah satunya yakni refocusing anggaran yang akan berpengaruh pada poin-poin penilaian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun ini.

Evaluasi SAKIP 2020 akan menilai seperti apa strategi dan upaya instansi pemerintah untuk mempertahankan kinerjanya usai refocusing anggaran dilakukan.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Didid Noordiatmoko menyatakan, refocusing anggaran menuntut instansi pemerintah untuk mencetuskan jurus jitu agar kinerja dapat tercapai meski anggaran telah dipangkas.

"Refocusing anggaran juga nanti yang akan ditanyakan saat evaluasi SAKIP, jadi kalau anggaran di-refocusing 50 persen bukan berarti kinerja kita menurun 50 persen, harus ada strategi baru. Mohon dicatat," tegasnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Menurut dia, langkah refocusing anggaran baik di instansi pusat maupun daerah diambil untuk membantu penanganan Covid-19. Perubahan besar itu menuntut instansi bekerja maksimal dengan dana terbatas.

"Dulu kita tidak telalu hirau dengan anggaran. Sekarang saat anggaran di-refocusing kita jadi berpikir bagaimana dengan dana minim tapi kinerja tetap maksimal," ungkap Didid.

Situasi yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS saat ini juga membawa kemajuan pada penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebelum adanya pandemi, masih banyak abdi negara maupun instansi pemerintah yang lebih suka mengerjakan sesuatu secara manual.

Tapi saat ini, Didid melanjutkan, ASN dipaksa menerapkan e-government dan mengaplikasikan teknologi informasi dengan baik. "Jadi sebenarnya menurut saya, kondisi ini juga bisa membawa perubahan yang positif, misalnya implementasi e-government kita jadi lebih baik," imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Tak Ada yang Siap

Didid mengakui bahwa tidak ada satupun PNS yang siap menghadapi kondisi yang mendadak ini. Namun dibalik itu, Kementerian PANRB justru mencatat banyaknya inovasi serta terobosan yang lahir untuk melakukan perubahan agar ASN dan instansinya dapat bekerja maksimal.

Bahkan, sejumlah instansi menerapkan laporan kerja harian yang dilakukan secara online. Bagi Didid, langkah sederhana ini bisa menjadi cara efektif guna memantau kinerja ASN selama penugasan di rumah.

Dia memperingatkan, kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan selama pandemi tidak sepatutnya dijadikan alasan para PNS untuk tidak berkinerja. Justru dari dalam rumah, ia mengajak ASN harus bisa menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien.

"Selama Covid-19, proses kerja justru disederhanakan agar tugas-tugas dapat dengan segera diselesaikan dengan efektif," pungkas Didid.

Kementerian PANRB
Organisasi
Kementerian PANRB merupakan singkatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PANRB
anggaran
Anggaran 2020
Sakip