Sukses

2,8 Juta Pekerja Telah Dirumahkan dan Kena PHK

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Corona berdampak terhadap masa depan para pekerja. Banyak dari para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bisnis perusahaan terganggu. Selain itu ada juga para pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.

Di luar itu, para pekerja informal juga sulit bernapas karena usahanya terdampak Corona. Kelompok ini jumlahnya sangat besar.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono menjelaskan, lebih dari 2,8 juta pekerja kena PHK atau dirumahkan.

Rinciannya, pekerja formal yang kena PHK mencapai 212.394 orang. Sementara pekerja formal yang dirumahkan baik digaji maupun tidak digaji mencapai 1,20 juta orang.

"Itu berdasarkan catatan yang kami dari asosiasi, dunia usaha dan dunia industri, dan juga dari dinas-dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia," kata dia Senin (13/4/2020).

"Sementara pekerja informal yang terdampak, yang kami himpun datanya itu ada sekitar 282 ribu lebih orang. Itu data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan," tambah dia.

Selain data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada juga data dari BPJS ketenagakerjaan.

Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan ada 454 ribu orang, dan pekerja formal yang terkena PHK mencapai 537 ribu orang.

Dari angka tersebut, jika ditotal data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,8 juta orang.

 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dikurasi

Nantinya, seluruh data akan dikurasi oleh Project Management Office (PMO) sebagai calon peserta kartu prakerja.

Kemudian, data ini juga akan diverifikasi dengan data yang ada di dukcapil dan juga data yang ada di Kemendikbud, juga data dari Kementerian-kementerian lain.

"Karena harapannya kan yang sudah dapat kartu prakerja ini tidak dapat program bantuan sosial yang lainnya, dan bantuan sosial dari pemerintah ini secara umum bisa merata di seluruh pekerja-pekerja atau masyarakat seluruh Indonesia yang terdampak covid-19," pungkas Bambang.