Penuhi Kebutuhan Komunikasi, 2 Perusahaan Ini Komitmen Bangun Satelit Baru

Liputan6.com, Jakarta - PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bersama PT Pintar Nusa Sejahtera (Pintar) berkomitmen untuk terus membangun kapasitas satelit di Indonesia.

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan, PSN Group tetap berkomitmen membangun satelit baru untuk mengisi slot orbit 113º Bujur Timur (BT) yang dapat mengisi kebutuhan komunikasi digital dan broadcasting masyarakat Indonesia.

"Saat ini, perusahaan sudah menganalisis dan memiliki sejumlah rancangan satelit yang sangat efektif dan cost efficient dengan menggunakan teknologi terkini," kata Adi Rahman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4.2020).

Adi yakin pembangunan satelit dapat berkontribusi untuk kemajuan digital yang merata di Tanah Air. Selain itu, dia juga berharap mampu menjadi penyedia kapasitas satelit terbesar di Indonesia.

"Kami menegaskan akan terus membangun infrastruktur satelit yang efisien dan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Dengan itu, kami akan mencapai tujuan kami untuk menjadi penyedia kapasitas satelit terbesar di Indonesia. Kami mengharapkan Indosat sebagai mitra kami di proyek satelit Nusantara Dua dapat ikut serta dalam komitmen ini,” tutup Adi.

Sebagai informasi, PSN merupakan bergerak dalam sektor bisnis telekomunikasi dan informasi berbasis satelit serta menyediakan berbagai solusi telekomunikasi dan multimedia.

PSN menyediakan layanan komunikasi data melalui satelit untuk industri selular, perbankan, perkebunan dan lain-lain melalui teknologi VSAT atau SCPC. PSN merupakan perusahaan satelit swasta pertama dan satu dari 5 operator satelit di Indonesia.

PSN juga memelopori inovasi memperpanjang usia satelit, operasi Inclined Orbit Satellite, Tracking Antenna System dan Mobile VSAT (MVSAT)—sistem antena VSAT mobile pertama dengan teknologi auto-pointing yang dibuat oleh Indonesia.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan wabah pandemic virus corona, Covid-19. Pemerintah berupaya menjaga agar penularan Covid-19 tak menyebar di banyak orang.

Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif Apjatel menyatakan, pihaknya sangat mendukung program-program pemerintah untuk melakukan social distancing dan work from home.

"Dukungan konkrit kami yaitu dengan memberikan beberapa insentif atau paket tambahan untuk para pelanggan tanpa dikenakan biaya tambahan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/3/2020).

Selain itu, Apjatel juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menyiapkan Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha.

Meski demikian, Apjatel menyayangkan, Paket Kebijakan Insentif Pajak untuk 19 bidang usaha itu tak memasukkan sektor telekomunikasi masuk dalam kesepakatan.

Untuk itu, Apjatel memandang perlu memberi masukan terhadap pemerintah mengenai kebijakan ini. Pasalnya, saat ini, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 guna mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0.

Apjatel juga memandang perlunya sektor telekomunikasi masuk dalam paket kebijakan insentif pajak itu karena saat ini ekonomi global terdesak karena dampak Covid-19. Apjatel berharap paket kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dapat membuat industri telekomunikasi melewati masa sulit ini.

“Pada prinsipnya, telekomunikasi merupakan industri penyedia jasa, oleh karena itu kami meminta agar diberikan keringanan dalam penerapan pajak PPh 21, setidaknya selama enam bulan, terhitung dari April 2020,” ungkap Muhammad Arif.  

Dia mengatakan, saat ini sektor telekomunikasi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa BHP 0,5 persen dan kontribusi USO 1,25 persen yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor. Hal ini, kata Arif, begitu memberatkan karena meski dalam kondisi rugi perusahaan telekomunikasi tetap akan membayarknya.

“Kami selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tetap membayar biaya-biaya tersebut dan tidak adanya mekanisme restitusi sebagaimana diterapkan dalam perpajakan,” kata dia.

Terakhir, Apjatel berharap, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui kondisi ini.

“Kami juga berharap agar segala bentuk pungutan dari Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan pada masa periode 2020 ini, sehingga kebijakan di daerah pun dapat mendukung industri infrastuktur telekomunikasi,” tutup dia.