Sukses

Pemerintah Tunda Impor Barang dari China

Hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan beberapa menteri belum mengambil sikap yang jelas.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pemerintah Indonesia berencana akan melakukan pemberhentian impor dari China. Ini sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona.

Namun, hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan beberapa menteri belum mengambil sikap yang jelas. Tetapi kata Agus, penundaan impor mungkin akan dilakukan.

"Kita untuk menyetop belum ada, jadi kita mengadakan penundaan dulu," kata Agus di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Saat ini berbagai kementerian sedang melakukan pengkajian terkait jenis komoditas impor yang datang dari China. Dalam rapat tersebut baru merencanakan jenis komoditas yang sekiranya bisa membawa virus corona.

"Ini masih persiapan, agar tidak salah sasaran produk impornya," kata Agus

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pendataan

Langkah ini diambil pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona yang bersumber dari Wuhan. Pemerintah Indonesia akan melakukan pendataan, khususnya yang berkaitan dengan hewan hidup.

"Wild animal itu sudah pasti," kata Agus.

Begitu juga dengan produk holtikultura, seperti bawang putih. Jika berpotensi membawa virus pasti akan diberhentikan.

Sementara terkait komoditi lainnya pemerintah masih melakukan pertimbangan. Dia memperkirakan baru besok data lengkap barang impor yang dilarang masuk.

"Ini segera (diselesaikan) mungkin besok sudah komplit," kata Agus.

 

3 dari 3 halaman

Cari Alternatif

Dia menambahkan, jika memang ada komoditas yang tidak bisa digantikan impornya dari China, pemerintah Indonesia akan mencari alternatif negara lain untuk melakukan impor barang tersebut. Hingga kini sejumlah Kementerian masih melakukan pendataan.

Pendataan dilakukan oleh berbagai kementerian. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Bea cukai.

"Nah ini harus akurat karena pergerakannya sangat cepat dan ini butuh keputusan bersama yang akurat," kata Agus mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.