Benny Tjokro Cs Jadi Tersangka, Bagaimana Nasib Asabri?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia Ronny P Sasmita menambahkan Asabri harus terus menyelesaikan masalah bisnisnya tanpa harus menunggu tanggung jawab dari beberapa pihak yang sudah merugikan investasinya.

Dengan kata lain, Asabri harus menjelankan mitigasi resiko dari investasi yang sudah merugi demi tetap menjaga kemampuan perusahaan dalam membayar klaim dari para purnawirawan TNI dan Polri.

"Langkah pertama dan biasanya memang mengganti direksi, sebagaimana yang akan diambil pemerintah," tegas dia.

Tidak hanya di internal Asabri, Ronny juga mengusulkan adanya perbaikan regulasi di Kementerian BUMN. "Tapi yang lebih penting, soal aturan main BUMN, khususnha BUMN Investasi. Hal ini tentu perlu ditinjau ulang, karena terbukti ditemukan kelemahannya dan direvisi agar menjadi lebih baik," pungkas Ronny.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi angkat bicara soal adanya wacana suntikan dana (bailout) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Dia menyarankan jangan dilakukan bailout karena yang terpenting adalah nasib dana nasabah dan keuangan negara.

"Yang terpenting adalah bagaimana nasib keuangan negara di Jiwasraya dan bagaimana nasib dana nasabah. Itu harus dicari solusi bersama. Ada wacana bailout, kami menyarankan tidak dilakukan karena justru negara berpotensi rugi kedua kalinya," kata Achmad kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa, (14/1/2020).

Melainkan, kata dia, harus dicari solusi bersama untuk menuntaskan kedua kasus tersebut. Hal itu berguna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kepastian terkait nasib uang nasabah dan keberlangsungan kedua perusahaan itu.

"Maka kalau ada pejabat bilang apakah dengan pansus uang nasabah bisa kembali? Itu pernyataan yang tak paham struktur kekuasaan dalam trias politika. Kalau pertanyaannya dibalik? Apakah dengan tidak ada pansus uang nasabah bisa kembali?," katanya.

Maka, untuk itu diperlukan untuk membentuk panitia khusus (pansus), karena menurutnya DPR hanya bertugas untuk melakukan pengawasan, termasuk tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan instrumen pengawasan melalui Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

"Sebenarnya wacana pembentukan pansus hanyalah prosedur biasa dan normal tak perlu dikhawatirkan berlebihan," jelasnya

Dia pun menjelaskan kenapa menyarankan pembentukan pansus, karena urusan Jiwasraya ini kompleks, tidak hanya soal tata kelola BUMN, tapi juga ada mengenai sektor keuangan, ada dana nasabah, dan persoalan hukum.

Lahirnya Pansus tidak akan mengganggu proses hukum, karena pansus intrumen politik bahkan keduanya bisa saling berkoordinasi.