Sukses

Sri Mulyani: Pegawai Kemenkeu Lebih Rindu Tukin Dibanding Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian hadiah dan penghargaan bagi pegawai sangat penting untuk menunjang kinerja. Dia bahkan berkelakar, pegawai kadang kala lebih merindukan penghargaan berupa tunjangan kinerja (tukin) dibanding kehadiran menteri.

"Artinya jangan cari penjahat terus, yang kerja bagus bagus kan sebetulnya lebih banyak. Dan mereka kita kasih reward entah reward nya tukin. Itu yang dirindukan sekali. Mereka rindunya tukin, bukan menterinya, mereka rindu tukin," ujar Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Sri Mulyani mengatakan, lingkungan Kemenkeu saat ini sudah mulai bersih dari praktik korupsi. Akar penyebab korupsi satu per satu diberantas hingga tuntas. Untuk itu, harus ada keseimbangan agar pegawai merasa dihargai.

"Kalau sekarang, lingkungan kita sudah relatif menjadi bersih dan dasar atau penyebab utama korupsi sudah kita hilangkan, saya rasa Kemenkeu sekarang harus makin seimbang. Seimbang bagaimana? Pertama, berilah aspresiasi dan reward bagi mereka yang berkinerja baik," jelas Sri Mulyani.

Meski demikian, pemberian apresiasi tersebut masih terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di mana, dalam aturan tersebut tidak mengatur secara detail mengenai pemberian insentif bagi pegawai berkinerja baik.

"PP 53, tolong Pak Sekjen, Bu Irjen bicara dengan Menpan dan kita inisiatifi. Dan kita pun, kita menjadi institusi yang sering merasa bahwa ini, yang diatur di PP tidak mencerminkan dari cara pemberian reward dan punishment," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Masih Temukan Korupsi di Ditjen Pajak, Sri Mulyani Marah Besar

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat jengkel sebab masih ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan tindakan koruptif. Kondisi tersebut membuat citra seluruh pegawai Ditjen Pajak tercoreng.

"Jadi dalam konteks sekarang sedang bersihkan birokrasi untuk semakin bersih, kita lihat beberapa failed. Ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang masih terjadi korupsi," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019). 

Setidaknya, dalam catatan Sri Mulyani, dua kasus yang sangat ekstrem pernah terjadi di Ditjen Pajak. Pertama terdapat petugas pemeriksa wajib pajak yang melakukan tindak korupsi dan kedua kepala kantor pajak yang berperan sebagai mafia pajak. "Kita punya dua ekstrem case dan saya jengkel soal itu," tegasnya.

Untuk itu, dia meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memberikan sanksi paling berat untuk memberi efek jera berupa pemecatan langsung. Sayangnya, pemecatan langsung membutuhkan proses yang panjang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Jadi kalau dibilang PP 53 halangi kita, cari cara lain aja. Kalau Bu Irjen dan Pak Sekjen datang menyampaikan ke meja saya (soal tindakan pemecatan pegawai yang koruptif) itu sudah berapa lama prosesnya. Saya disitu sudah jengkel itu," paparnya.

Loading
Artikel Selanjutnya
Banyak Tol Baru, Penumpang Pesawat saat Natal dan Tahun Baru Turun
Artikel Selanjutnya
Yasonna: Hukuman Mati Bagi Koruptor Ada dalam Undang-Undang