Sukses

Menteri Edhy Akui Belum Ada Komunikasi yang Baik antara Pemerintah dengan Pengusaha

Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Edhy untuk membangun sektor perikanan budidaya, termasuk izin kapal-kapal.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengakui ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara pemerintah dengan dunia usaha selama 5 tahun ke belakang. Hal itu tercermin dari beberapa sektor perikanan yang masih dianggap menjadi persoalan bagi dunia industri.

"Ada sesuatu yang janggal belum terkomunikasi dengan baik. Bukan berarti pendahulu saya tidak baik. Saya dengar langsung dari Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan waktu saya di komisi IV beliau selalu komplain," kata dia saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dirinya pun tidak bermasuk menjelek-jelekan atas kinerja pemimpin sebelumnya. Namun ke depan, di bawah kepemimpinannya dirinya ingin bersama-sama membangun sektor perikanan dengan para pelaku usaha yang tergabung di Kadin.

"Kami minta maaf selama 5 tahun di KKP tidak ada komunikasi denga baik. Kita akan bantu semua di sektor ini," imbuh dia.

Melihat kondisi tersebut, dirinya diminta betul-betul kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan komunikasi dengan baik kepada seluruh pelaku industri maupun para nelayan. Jangan sampai, ada pelaku industri yang justru masih bertanya-tanya dengan kebijakan yang dijalankan oleh KKP.

"Beliau minta dua hal perbaiki komunikasi dengan masyarakat nelayan. Harus terbuka tidak ada istilah nelayan menjerit sedih. Semua termasuk pelaku usahanya tidak ada dikotomi dengan nelayan lainnya," jelasnya.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pangkas Perizinan

Kemudian, tugas kedua yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya yakni membangun sektor perikanan budidaya, termasuk izin kapal-kapal. Dia memandang, selama ini urus izin masih dianggap sulit.

"Kami akan kaji, ke depan perizinan bukan jadi momok. Ada yang bilang izin 14 hari. kenapa enggak bisa 1 hari?" tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.