Sukses

Soal Ahok Jadi Direksi BUMN, Wamen Sebut Belum Tentu di Posisi Dirut

Liputan6.com, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjadi sorotan usai diketahui dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir. Kabarnya pria yang akrab disapa Ahok itu akan menjadi direktur utama sebuah perseroan.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa Erick Thohir dan Ahok membahas isu BUMN. Ia pun menyebut memang ada penugasan bagi Ahok.

"Betul memang Pak Ahok dipanggil Pak Erick mereka berbicara mengenai BUMN. Rencananya memang ada tugas yang diberikan ke beliau (Ahok)," ujar Budi pada Rakornas 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019)

Mantan Dirut Inalum itu belum mau menjawab sektor mana yang akan Ahok pimpin atau kapan jadwal pengumumannya, namun ia menyebut Ahok belum tentu menjadi dirut.

"Membantu BUMN kan banyak tempatnya, kan enggak hanya dalam posisi sebagai dirut," ucap Budi.

Secara pribadi, Budi menyebut Ahok merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Ia pun percaya Ahok layak diberikan kesempatan.

Ketika ditanya apakah penunjukan Ahok atas permintaan Presiden Joko Widodo, Budi berkata sang presiden memang menginginkan putra-putri terbaik bangsa untuk meningkatkan performa ekosistem BUMN.

"Kita membutuhkan banyak talent-talent, putra-putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN (untuk) menjalankan amanah presiden yang disampaikan oleh Pak Menteri," ujar Budi.

 

 

2 dari 2 halaman

Jika Jadi Direksi BUMN, Ini Tantangan Ahok

Kabar masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjabat posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup mengejutkan banyak pihak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku ditawari untuk dilibatkan di salah satu BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyatakan, langkah yang diambil Menteri Erick ini dapat dianggap sebagai politisasi BUMN.

"Ini bukan pertama kalinya direksi BUMN dari orang non karir, tapi kita kenal Ahok ini latar belakangnya politik, dia besar dalam politik, sehingga ini kami anggap sebagai bagian dari politisasi BUMN," ujar Achmad saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (13/11/2019).

Lebih lanjut, Ahok dinilai belum merepresentasikan kalangan profesional, meskipun dia juga pengusaha. Achmad khawatir jika kalangan politisi bisa memahami loyalitas terhadap perusahaan, memahami proses bisnis dan menciptakan trust kepada stakeholder.

"Makanya agak susah (untuk kalangan politisi) bergabung, karena dibutuhkan trust dari stakeholder terhadap BUMN. Bagaimana dia (politisi) bisa mengubah imej dirinya menjadi profesional," imbuhnya.

Persaingan menjadi direksi BUMN sangat ketat, karena kompetisi awal dari pejabat karier, naik menjadi pejabat struktural, kemudian masuk full talent menjadi direksi harus dilalui dengan baik. Oleh karenanya, lanjut Achmad, sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi, urusan BUMN dan politik selalu dipisahkan.