Sukses

Jokowi: Saya Kira Baik Kalau Ada Istana di Tanah Papua

Menteri PUPR telah mendapat perintah terkait pembangunan istana negara di Papua.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan isyarat untuk membangun Istana Kepresidenan di Papua. Hal tersebut diungkapkannya pasca meresmikan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

"Istana Kepresidenan itu ada di beberapa provinsi. Ada di Bogor, ada di Yogyakarta, ada di Bali, ada di Cipanas (Cianjur, Jawa Barat), ada juga di Sukabumi. Kalau ada di ujung timur, di tanah Papua saya kira juga baik," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan, ia telah mendapat perintah terkait pembangunan istana negara di Papua.

"Baru kemarin saya diperintahkan oleh beliau melalui pak Setneg (Pratikno). Kami baru mau survei lokasinya, tanah ada 10 ha untuk disiapkan buat pembangunan istana yang di Jayapura atau di Papua," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Mendapat titah ini, ia menyatakan, pihaknya akan melakukan sayembara untuk penyusunan desain Istana Papua. Namun, bentuknya tidak akan sama persis dengan istana negara yang ada di Jakarta.

"Jangan dibayangkan seperti istana negara, tapi kayak wisma negara. Sehingga kalau sebagai kantor presiden kalau beliau ada di sana," ungkap dia.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dekat Jembatan Youtefa

Secara detail lokasi, Menteri Basuki menyampaikan, itu bakal berada di perbukitan tak jauh dari Jembatan Holtekamp yang kini bernama Jembatan Youtefa. "Ide yang saya dapatkan dekat Jembatan Holtekamp, ada bukit di sana. Kami belum survei," sambungnya.

Dia juga rupanya belum mengetahui calon lahan untuk proyek Istana Papua tersebut milik siapa. Akan tetapi, masyarakat setempat sudah memberi persetujuan untuk dilakukan pembangunan.

"Belum tahu. Karena di sana banyak rakyat, suku, sehingga mungkin harus kita lihat dulu persis. Kalau mereka sih sudah oke aja, tapi belum tahu," tukas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.