Sukses

Luhut Binsar Pandjaitan Bertahan Urusi Kemaritiman Ditambah Investasi

Liputan6.com, Jakarta Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bagian kabinetnya periode 2019-2024. Posisinya juga masih sama, memimpin Kementerian Koordinator Kemaritiman serta mengurusi investasi.

Luhut datang pada Selasa (22/10/2019) sore, berpakaian kemeja putih dan celana hitam. "Jadi saya akan koordinasi semua di jabatan Menko Maritim ditambah investasi dan beberapa lain di bawahnya," ujar dia di Istana Presiden.

Dia mengaku dihubungi pada selasa pagi. Pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar 20 menit.

Hal yang dibahas antara lain tentang keinginan presiden mengurangi impor migas, yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Pengurangan impor antara lain dengan menggenjot program B 20 dan B30.

Kemudian meningkatkan hilirisasi produk. Ini sejalan dengan keinginan mengurangi ekspor bahan mentah, agar tak merusak lingkungan.

"Hilirisasi dilakukan untuk masuk pada suplai chain dan global suplai chain sehingga ekspor bertumbuh ke raw material," ungkap dia.

Selanjutnya, hal ini memberi nilai tambah pajak, lapangan kerja dan industri. "Selama ini kurang memberi perhatian apda pengolahan bahan baku," jelas dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

 

 

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Ini Harapan Pengusaha

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyambut baik pasca terpilihnya kembali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan RI periode 2019-2024.

Wakil Ketua Kadin KT3 dan OKI Mohamad Bawazeer menjelaskan, figur Sri Mulyani memang tak perlu diragukan lagi di kancah internasional.

Tetapi, investor asing pada dasarnya menginginkan kepastian hukum dan kemudahan perizinan berinvestasi yang berlaku di Tanah Air.

"Pengusaha sebetulnya tidak begitu penting siapa figur yang terpilih. Yang mereka concern adalah policy atau kebijakan pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan usaha," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2019).

Sampai hari ini saja, dia bilang, peraturan perizinan investasi di Indonesia masih berbelit dan tumpang tindih.

"Yang investor peduli itu ialah 2 hal, pertama security investment opportunity dan birokrasi kita. Pelaksanaan dilapangannya seperti apa," kata dia.

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Faisal Basri Kritik Menko Luhut: Semua Diurus, Itu Calo atau Menteri
Artikel Selanjutnya
Forum Bilateral RI - Swedia, Pemerintah Genjot Investasi dan Kerja Sama Ekonomi