Sukses

Tak Ada Mal di Ibu Kota Baru?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah bakal membuka sayembara desain ibu kota baru pada 2-11 Oktober mendatang.

Pemerintah sendiri telah merangkum indikator penilaian untuk memilih pemenang sayembara dalam sebuah Terms of Reference (TOR).

Dalam TOR tersebut, Menteri Basuki berujar, pihak desainer harus mempertimbangkan kebutuhan generasi milenial sebagai calon penghuni ibu kota baru. Dia mengumpamakan bila di sana tak perlu dibangun mall lantaran kaum muda lebih bergantung pada kemajuan teknologi.

"Sekarang mall sudah pada tutup misalnya, karena dengan adanya teknologi itu sudah enggak perlu. Nah ini kotanya harus didesain seperti itu," ujar dia di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Pernyataan itu sontak memancing pertanyaan, apakah benar di ibu kota baru nantinya tak ada mall?

Menurut Menteri Basuki, jawaban tersebut harus dituntaskan oleh desainer terpilih. "Belum tentu, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang harus dijawab oleh desainer," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dirinya beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan terbang ke Kalimantan Timur untuk membuka program sayembara ibu kota baru pada esok hari.

"Nah besok saya dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi), kita akan launching untuk sayembara. Nanti sore juri semua sudah kumpul, sudah laporan semua ke saya untuk bisa di-launching besok," tukas dia.

2 dari 4 halaman

Tahun Depan, Pemerintah Undang Swasta yang Minat Garap Proyek Ibu Kota Baru

Pemerintah siap menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pengembangan ibu kota baru pada tahun depan. Pihak swasta pun akan mulai diundang untuk mengikuti bidding proyek ibu kota baru di tahun 2020.

"Mulai tahun depan sudah mulai undang swasta, sudah mulai lakukan bidding untuk swasta yang tertarik," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (26/9/2019).  

Dia memastikan jika proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap swasta.

"Kalau sebagai investor harus tahu dong mereka mau invest di mana. Jadi yang pasti duluan adalah KPBU yang terkait denga infrastruktur dasar," kata dia.

"Pointnya air bersih, kemudian listrik, itu yang duluan karena waktu pengerjaannya lama dan itu kebutuhan dasar dari sebuah kota. Kota itu baru bisa beroperasi kalau airnya ada listriknya ada," lanjutnya.  

3 dari 4 halaman

Kementerian PUPR Lelang Proyek Tol Ibu Kota Baru, Nilainya Rp 15 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melelang Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara Tengah yang akan menjadi penghubung menuju lokasi Ibu Kota Baru. Adapun total nilai proyek ditawarkan mencapai Rp 15 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, proyek jalan tol tersebut akan dibangun dengan panjang sekitar 10 kilometer (Km). Sementara, sebagian ruas tol akan dibangun di atas sungai dengan panjang mencapai 7 Km.

Danang menjelaskan proses lelang tol tersebut kini sudah masuk penawaran. Di mana jalan tol tersebut diprakarsa oleh PT Waskita Toll Road yang saat ini prosesnya sudah sampai dalam tahap evaluasi penawaran.

"Sekarang dalam proses untuk evaluasi akhir pengumuman pertama pemenang lelang, kalau hanya satu berarti kita langsung negosiasi," jelas dia sperti ditulis Selasa (24/9/2019).

Danang berharap pengumuman lelang akan selesai pada tahun ini. Dengan demikian, proses pengadaan lahan hingga kontruksi sudah bisa dilakukan di awal tahun 2020. Mengingat, sejauh ini kata dia, belum ada kompetitor dari Waskita Road dalam tender tersebut.

"Sejauh ini yang jelas prakarsa ikut dong, kalau kita pantau di lapangan hanya pemain nasional yang ikut tender itu. Tapi kita masih belum final kita lakukan evaluasi hasil tender kita," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Diminta Gunakan Karet Alam untuk Proyek di Ibu Kota Baru
Artikel Selanjutnya
Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Ada Jaminan Pemerintah