Sukses

Pemerintah Dorong Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan pengembang untuk melaksanakan program pembangunan perumahan berbasis komunitas di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berharap Pemda bisa membantu mengkoordinir komunitas yang ada di masyarakat untuk memiliki rumah yang laik huni.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Yusuf Hariagung, menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan kepada berbagai komunitas di berbagai daerah yang membutuhkan rumah.

Direktorat RUK pun dikatakannya siap memberikan sosialisasi, informasi serta kebijakan dari pemerintah dalam bidang perumahan yang dikenal dengan penyelenggara perumahan berbasis komunitas, dan bagaimana perumahan berbasis komunitas dapat dilaksanakan di lapangan.

"Pada dasarnya perumahan berbasis komunitas adalah kolaborasi bersama stakeholder untuk mewujudkan perumahan bagi kelompok masyarakat tertentu," terang dia dalam sebuah pernyataan tertulis, Senin (22/7/2019).

Adapun salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan anggota TNI/Polri yakni Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Proses pembangunan BPS Land dilakukan oleh PT Cipta Arsigriya selaku pengembang. Sementara bantuan yang akan diberikan Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan rumah berbasis komunitas BPS Land yakni fasilitasi bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan oleh pemerintah.

"Nantinya, komunitas yang akan menempatinya adalah ASN, TNI, dan Polri. Rumah ini progres pembangunannya sangat cepat. Insya Allah kami berharap Wakil Presiden Republik Indonesia bisa melakukan ground breaking perumahan komunitas ini," ungkap Yusuf.

 

2 dari 5 halaman

Pengentasan Rumah Tak Laik Huni

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad menjelaskan, pihaknya mengupayakan agar ground breaking oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bisa terlaksana dengan baik.

Pemerintah Provinsi Sumsel disebutnya siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak laik huni di Palembang. "Kita sudah siap untuk tata letak dan sebagainya. Di sini kita juga siapkan empat rumah sebagai contohnya. Pelaksanaan ground breaking akan dilakukan dengan peletakan batu pertama oleh Wapres RI," terangnya.

Direktur PT Cipta Arsigriya, Dani Candra Wijaya menerangkan, perumahan BPS Land rencananya dibangun dengan dua tipe. Pertama yakni Agatis dengan luas bangunan tipe 36 dan luas tanah 72 meter persegi.

Sedangkan tipe kedua adalah Mahoni dengan ukuran bangunan tipe 45 dan luas tanah 98 meter persegi. Adapun harga jual per unit rumah diberikan mulai dari harga Rp 140 juta per unit.

"Luas lahan yang kami siapkan untuk pembangunan BPS Land adalah 50 ha. Sudah ada sekitar 3.000 rumah yang sudah dipesan oleh komunitas di Palembang ini," pungkas dia.

3 dari 5 halaman

Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Tantangan Sektor Perumahan di RI

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa kinerja pemerintah Joko Widodo di sektor perumahan perlu diapresiasi. Pemerintah kata dia, telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat selama 4 tahun terakhir.

"Kalau dari kami melihatnya lebih ke sisi substansi selama ini memang kita harus akui bahwa pemerintah 4 tahun belakangan ini sangat konsisten dan mempunyai progres yang kuat untuk bagaimana caranya rakyat ini bisa memiliki rumah dan bisa berpenghidupan secara lebih layak," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan, tentu ada catatan yang masih harus diberikan terkait implementasi program pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah.

"Jadi kebijakan yang memang fokus di sana seperti ada PP 64 sudah dijalankan kemudian OSS sudah dijalankan tapi memang belum bisa berjalan secara penuh," jelas dia.

Menurut dia, ke depan masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan.

"Karena memang tantangannya cukup banyak sebenarnya menggulirkan kebijakan ke 450 sekian daerah tingkat Daerah Tingkat (Dati) II artinya kabupaten kota bukan yang gampang sebenarnya," ungkapnya.

Selain itu, backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan terus bertambahnya kebutuhan perumahan setiap tahun, kata dia, juga merupakan tantangan tersendiri.

"Jumlah itu tantangan sendiri 11,4 juta backlog kemudian ada keluarga baru yang masuk setiap tahun di 800 keluarga itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar," tandasnya. 

4 dari 5 halaman

Pengembang Diminta Lebih Gencar Bangun Rumah Murah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kontraktor pengembang perumahan untuk lebih gencar membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah dalam menyediakan hunian terjangkau melalui Program Sejuta Rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah hingga akhir Februari 2019 telah mencapai 120 ribu unit. 

Namun dia menilai, pencapaian tersebut masih tertahan lantaran pengembang enggan membangun rumah bagi MBR sebelum ada kepastian terkait harga jualnya.

"Jadi kita sekarang memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena nunggu harga. Nah ini enggak betul nih," keluh dia di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia pun mengimbau agar pengembang tetap menyalurkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan harga yang ada sekarang, laksanakan seperti biasa. Karena dengan harga sekarang masih bisa jalan," imbuh dia.

Dia pun menyampaikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kini tengah menggodok perubahan skema harga rumah MBR untuk periode 2019 dan 2020.

"Ini sedang diusulkan dari PUPR ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), sedang harmonisasi. Ini untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saya minta kepada teman-teman asosiasi dan pengembang untuk terus semangat mendukung Program Sejuta Rumah," ujar dia.   

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Pasar Properti di Tangerang Mulai Menggeliat
Artikel Selanjutnya
Komentar Koperumnas Soal Developer Bodong Bermodus Perumahan Syariah