Sukses

Hadapi Industri 4.0, Petani Sawit Harus Melek Teknologi

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melalui Ketua Umum barunya, Gulat Manurung, coba mengajak para petani sawit untuk melek teknologi terkini dan memanfaatkannya.

Menurut mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Provinsi Riau ini, petani sawit harus mampu menguasai teknologi mutakhir, khususnya teknologi berbasis aplikasi.

"Kami juga musti mengupgrate diri oleh munculnya revolusi industri 4.0. Lewat teknologi itu, petani tidak akan repot lagi menyuguhkan data dan lokasi lahannya," ujar Gulat di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Dengan banyaknya jumlah petani sawit di Tanah Air, ia melanjutkan, pekerjaan asosiasi yang dibawahinya tidak akan ringan. Dia menyatakan, kendala itu bisa teratasi bila petani mau membuka diri terhadap teknologi.

"Intinya itu tadi, kami petani kelapa sawit musti bisa menjadi petani modern dan sustainable," dia menegaskan.

Pekerjaan yang tak kalah penting, sambungnya, yakni mengajak pemerintah dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, mencari solusi yang paling pas untuk mengeluarkan lahan para petani dari kawasan hutan.

Dia menyebutkan, 75 persoalan perkebunan rakyat akan tuntas jika urusan kawasan hutan selesai. Dan jika hal itu rampung, Apkasindo dikatakannya akan lebih menggeber supaya sawit rakyat terdaftar di Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Kita punya target bahwa pada 2025, 75 persen kebun sawit rakyat sudah terdaftar di ISPO," seru Gulat.

"Dari sekitar 14 juta hektare kebun kelapa sawit di Indonesia, 45 persen adalah kebun milik petani. Kebun terluas ada di Riau, mencapai 2,2 juta hektar," tandasnya.

2 dari 3 halaman

Petani Sawit Minta Pungutan Ekspor CPO Kembali Berlaku

Petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa SawitIndonesia (APKASINDO) meminta pemerintah untuk melanjutkan kebijakan pungutan ekspor sawit.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat ME Manurung mengatakan, dana pungutan telah dirasakan petani melalui berbagai kegiatan seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa anak petani serta buruh sawit, dan pelatihan kompetensi petani.

"APKASINDO tegaskan pungutan ekspor harus dipertahankan. Karena program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional serta daerah," ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Dia menilai pungutan sangat berdampak positif bagi petani. Sejak pertengahan 2015, dana pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sangat bermanfaat bagi para petani khususnya.

Sebagai contoh, ada 10 ribu petani sawit Apkasindo di 22 provinsi dan 116 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan teknis berkebun.

Terkait program beasiswa, ada 1.500 anak-anak petani di 22 provinsi menerima beasiswa pendidikan D1 dan D3 sawit di Instiper Yogyakarta dan Poltek Sawit CWE.

Selain itu, dana pungutan juga dimanfaatkan bagi pengembangan riset dan kegiatan promosi sawit di dalam serta luar negeri.

Adapula lebih dari 50 ribu hektar lahan petani sudah mendapatkan hibah Rp25 juta per hektare untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Yang harus dicatat, PSR ini kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut dapat terjadi karena Presiden menerbitkan Perpres 61 Tahun 2015 dan berdirinya BPDP-KS. Selama negara ini berdiri, belum ada kebijakan strategis seperti itu," tegas dia.

Gulat juga membantah pernyataan yang menyebut jika pungutan ekspor menjadi biang keladi turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit petani belakangan ini. Itu sebabnya, pungutan ekspor perlu diberlakukan kembali walaupun besarannya perlu disesuaikan.

"Sebab lagi-lagi saya katakan, PE (pungutan ekspor) tidak ada kaitannya dengan penurunan harga TBS petani," kata dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Luhut: 81 Persen Industri Sawit Tak Patuhi Aturan Perkebunan
Artikel Selanjutnya
Banjir Permintaan, RI Ekspor Palm Kernel ke Malaysia