Menteri Ekonomi di Kabinet Baru Jokowi Jangan Orang Partai

Paparkan RAPBN 2019, Menteri Kabinet Kerja Kompak Duduk Bersama — Menko Polhukam Wiranto bersama sejumlah menteri memberi keterangan pers RAPBN 2019 di Media Center Asian Games, JCC Jakarta, Kamis (16/8). Pada konpers tersebut nilai Rupiah dipatok Rp 14.400/US$ dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih dinilai harus lebih berani mengangkat menteri ekonomi dari kalangan profesional, bukan berasal dari partai pendukung.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, untuk menteri non-ekonomi bisa diangkat dari kalangan partai. Namun, untuk menteri di bidang ekonomi, lebih baik diambil dari kalangan profesional yang tidak berafiliasi dengan partai.

"Kalau yang tim non-ekonomi silahkan dari partai karena berkaitan dengan pembagian jatah koalisi. Cuma saya harap yang tim ekonomi harus bekerja profesional murni, tidak ditekan secara politik," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Dia mengungkapkan, belajar dari kabinet saat ini, adanya sejumlah menteri yang berasal dari partai membuat kinerja sektor ekonomi nasional tidak maksimal.

"Kita melihat beberapa menteri ekonomi di kabinet Jokowi yang afiliasinya ke partai bikin seret neraca dagang, rente impornya tinggi dan belum beres menangani industrialisasi," jelas dia.

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan agar untuk kabinet selanjutnya diisi oleh menteri ekonomi yang berasal dari kalangan profesional.

sebaiknya diambil dari kalangan profesional agar tidak ada konflik kepentingan dan menghindari penggunaan kebijakan ekonomi yang menguntungkan golongan.

"Yang penting profesional, bukan afiliasi partai, dan punya track record plus integritas‎. (Yang berasal dari partai) bisa mendistorsi kebijakan dan berpeluang ciptakan rente," tandas dia.‎

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Rini tertidur di kereta kelas ekonomi KA Serayu ketika akan melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya, Jawa Barat.

2 dari 2 halaman

Jokowi Layak Pertahankan Dua Menteri Ini dalam Kabinet Baru

Gaya Jokowi Saat Resmikan Tiga Ruas Tol Trans Jawa — Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iriana, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpose saat meninjau Jembatan Kalikuto di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (20/12). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dua menteri Kabinet Kerja dinilai patut dipertahankan untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan periode selanjutnya. Dua sosok tersebut yaitu Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Basuki Hadimuljono layak untuk dipertahankan menjadi menteri lantaran telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun sektor infrastruktur.

"Menteri PUPR sebagai pelaksana regulasi teknis pembangunan infrastruktur cukup mampu mempersingkat aturan dan proses pembebasan lahan, sehingga infrastruktur mengalami percepatan pembangunan," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga dinilai pantas untuk dipertahankan. Selama hampir 5 tahun terakhir, wanita asal Pangandaran ini dinilai sukses meningkatkan ekspor perikanan dan mengurangi praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Bhima menjelaskan, berdasarkan data KKP, ekspor hasil perikanan pada 2018 meningkat dari pada 2017, dari yang sebelumnya 1,07 juta ton menjadi 1,13 juta ton dengan nilai USD 4,8 miliar.

Dari hasil neraca perdagangan juga meningkat dari USD 36,9 miliar menjadi USD 4,04 miliar dollar di 2018.‎ "Rata-rata 10 persen-12 persen kenaikan ekspor perikanan per tahun," tandas dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Menteri Ekonomi
Kabinet Jokowi