Koperasi Bakal Tingkatkan Akses Layanan Keuangan bagi Petani

Harga Gabah Kering Turun — Petani merontokan gabah padi di areal persawahan Desa Ciwaru, Sukabumi, Sabtu (23/6). Petani mengeluhkan harga gabah kering panen saat ini Rp 488 ribu per kwintal dibanding tahun lalu yang menembus Rp 600 ribu per kwintal. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Akses para petani terhadap layanan keuangan perlu terus ditingkatkan. Salah satunya dengan pembentukan koperasi tani di masing-masing daerah.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu mengatakan, meski pun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akses petani ke layanan keuangan terus ditingkatkan, namun masih di bawah era Orde Baru.

‎"Sekarang relatif ada peningkatan. Tetapi sejak reformasi jauh menurun, tidak sistem keuangan untuk petani," ujar dia dalam Workshop Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Peningkatan Akses terhadap Bundling Layanan Keuangan dan Nonkeuangan di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Dia mengungkapkan, pada masa Orde Baru, ada program yang khusus difokuskan untuk sektor pertanian seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas).

Sementara, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada saat ini dinilai belum optimal memberikan layanan kepada petani.

"Sepanjang orde baru ada yang namanya Bimas Inmas, KUT. Itu sistem keuangannya dikaitkan dari proses produksi hingga pemasaran, jadi mulai persiapan lahan, petani sudah ada kepastian bibitnya, biaya pengolahan, penanaman dan sebagainya pasti tidak kekurangan biaya,” ujar dia.

"Dan sampai di pemasaran sudah ada yang beli produknya. Kalau harganya di bawah harga dasar, pasti Bulog yang beli dan itu Bulog membeli lewat koperasi. Sehingga petani bertransaksinya hanya dengan koperasi saja," tambah dia.

Oleh sebab itu, lanjut Benny, agar petani bisa mendapatkan layanan keuangan yang lebih besar, pemerintah harus mendorong terbentuknya koperasi tani di masing-masing daerah. Dengan ada koperasi, petani berpeluang lebih besar untuk mendapatkan layanan keuangan.

"Kalau pun dana harus disediakan, tetapi risiko yang dihadapi petani harus dijaga. Mitigasi risiko ini yang harusnya didekati dengan sistem, dengan mengefektifkan mantri tani dan koperasi. Di berbagai negara yang berhasil meningkatkan pertanian itu lembaganya koperasi," ujar dia.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

2 dari 2 halaman

KEIN: Pengangguran Menurun Jadi Tanda Ekonomi RI Membaik

20170105-Kemiskinan-AY1 — Warga melintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Namun, keberhasilan pemerintah menekan angka kemiskinan saat ini dibayang-bayangi oleh tingginya kesenjangan antar penduduk di kawasan perkotaan dengan di pedesaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia terus menuju ke arah yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya jumlah pengangguran terbuka di dalam negeri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2017 sebanyak 124,54 juta orang. Angka ini naik 6,13 juta orang dibanding keadaan Agustus 2016 dan naik sebanyak 3,89 juta orang dibanding Februari 2016.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 sebesar 5,33 persen atau turun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen poin dibanding Februari 2016.

Meskipun pada Agustus 2017 jumlah pengangguran di Indonesia naik 10 ribu orang menjadi 7,04 juta orang, pada Februari 2018‎, pengangguran berkurang 140 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,13 persen.

Sementara itu, penduduk yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang, bertambah 2,53 juta orang dibanding Februari 2017.

"Perekonomian yang membaik tecermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta dalam paparan Kinerja Program Pemerintah Jokowi-JK 2014-2018 seperti dikutip Jumat 10 Agustus 2018.

Selain itu, kualitas hidup masyarakat Indonesia juga meningkat. Hal ini berkat gencarnya program jaminan sosial yang dilakukan pemerintah.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per Oktober 2017 jumlah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibebaskan dari iuran sebanyak 92,2 juta orang. Kemudian, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terus meningkat dari 18.437 pada Desember 2014 menjadi 19.969 pada 2015 dan 20.708 pada Desember 2016.

Kemudian, jumlah rumah sakit (RS) provider Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus meningkat mulai dari 1.681 RS pada akhir 2014 menjadi 1.839 pada 2015 dan 2.068 di Desember 2016.

"Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapa pun, sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga. Khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Airbnb membagi keuntungan dengan porsi 97 persen untuk tuan rumah dan 3 persen sebagai pemasukan Airbnb.