Sukses

Sri Mulyani: Berita soal Menkeu Jual Bali Buat Bayar Utang Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sri Mulyani menegaskan bahwa kabar pemerintah akan menjual Bali untuk bayar utang tidak benar atau hoaks. Menurut dia, peredaran berita tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah, kebijakan fiskal, dan keuangan negara secara tidak berdasar, dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan RI. 

Sri Mulyani pun akan menempuh jalur hukum bagi pelaku penyebar berita hoaks ini.

Berikut pernyataan lengkap yang dikutip dari akun resmi Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (13/8/2018):

"Pada bulan Oktober 2017 telah beredar berita fitnah/hoax tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan 'Jika Rakyat Mengijinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang'. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang.

Namun demikian, sebuah akun FaceBook bernama Sandy Yah, pada tanggal 10 Agustus 2018 mengunggah screen shot berita tersebut dan mendapatkan banyak tanggapan serta share.Berita tersebut adalah FITNAH KEJI dan TIDAK BENAR!

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak untuk diperjual belikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh Pendiri Bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri - untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.Itu adalah mandat konstitusi UUD 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan.Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab - Keuangan Negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN, dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggung jawabkan di depan DPR. Semua informasi, data dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kemenkeu.Masyarakat harus semakin hati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah dan berita palsu serta tidak benar seperti di atas.

Peredaran berita FITNAH dan TIDAK BENAR tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang Pemerintah, kebijakan Fiskal dan Keuangan Negara secara tidak berdasar, dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan RI.Tindakan hukum bagi pembuat dan pengedar berita HOAX akan dilakukan terhadap Pemilik akun bernama Sandy Yah yang mengedarkan berita FITNAH dan TIDAK BENAR."

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Harap Konsumsi di Atas 5 Persen pada Kuartal III 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ini turut disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,14 persen. Angka ini cukup tinggi mengingat selama ini konsumsi rumah tangga Indonesia selalu di bawah 5 persen. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berharap konsumsi rumah tangga masih akan terjaga di kuartal III dan IV 2018. Mengingat Indonesia masih akan menghadapi beberapa perhelatan besar hingga akhir tahun. 

"Momentum untuk konsumsi dijaga di atas 5 persen, terutama ada perhelatan Asian Games dan IMF. Asian Games ada di kota besar, sehingga consumtion support-nya akan sangat signifikan," ujar dia pada Selasa, 7 Agustus 2018. 

Sri Mulyani melanjutkan, selain Asian Games dan pertemuan IMF-World Bank, konsumsi Indonesia masih akan disumbang oleh libur akhir tahun dan tahun baru. "Kemudian kita juga melihat tahun baru, masuk ajaran baru juga akan menimbulkan efek terhadap banyak barang kebutuhan sekolah," ujar dia. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan bahwa konsumsi terjaga di atas lima persen. Maka, tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah. 

"Kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, konsumsi harus tetap terjaga pertumbuhannya di atas 5 persen. Pertumbuhan kemarin cukup tinggi 5,14 persen dan itu disumbang, pertama inflasi konsisten rendah di kisaran 3 persen. Kita akan tetap bersama Bank Indonesia, bersama-sama jaga itu," kata dia.

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Sri Mulyani Sebut Dampak Virus Corona ke Ekonomi Lebih Besar dari Perang Dagang
Artikel Selanjutnya
GAPMMI: Pengenaan Cukai Bakal Naikkan Harga Produk Minuman