Sukses

Subsidi Energi Bengkak, Ini Penjelasan Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (persero) mengungkapkan penyebebab membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi energi akan bertambah sebesar Rp 69 triliun.

Pelaksana ‎Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, subsidi BBM dialokasikan untuk Solar. Peningkatan subsidi tersebut akibat kenaikan harga Solar di pasar yang terpengaruh kenaikan harga minyak dunia.

"jadi naiknya cuma nilai (akibat kenaikan harga minyak dunia). Untuk Solar," kata Nicke, di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Menurut Nicke, membengkaknya subsi‎di Solar bukan akibat penambahan volume kuota Solar subsidi. Pasalnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai regulator yang mengatur alokasi kuota BBM bersubsidi belum memutuskan penambahan kuota.

‎"Volume itu kan ditetapkan oleh BPH Migas kuotanya," tutur Nicke.

Pertamina belum ada niat untuk menambah kuota Solar bersubsidi sebab konsumsi BBM tersebut belum menunjukkan kenaikan dan masih sama dengan realisasi konsumsi tahun lalu.

"Berdasarkan kebutuhan masyarakat. Bagi kita kalau memang kebutuhannya naik tidak masalah naik. Kan angkanya memang hampir sama dari realisasi sampai Juni dan proyeksi ke akhir tahun itu hampir sama dengan kuota yang diberikan oleh BPH," tandasnya.

1 dari 3 halaman

Pemerintah Bakal Tambah Subsidi Energi Jadi Rp 163,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kebutuhan subsidi energi selama 2018 mencapai Rp 163,5 triliun. Angka ini meningkat Rp 69 triliun jika dibandingkan target pemerintah pada APBN 2018 sebesar 94,5 triliun.

"Di dalam outlook ini kami sudah masukkan subsidi energi akan mencapai Rp 163,5 triliun. Ini adalah lebih tinggi dari APBN yang sebesar Rp 94,5 triliun," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018). 

Kenaikan subsidi ini untuk mendukung keuangan PT Pertamina dan PT PLN dalam rangka menyediakan BBM dan listrik. Subsidi ini juga akan digunakan untuk stabilisasi harga BBM dan ekspansi pelanggan PLN.

"Dalam rangka kita mendukung terutama Pertamina yang sekarang harus melakukan stabilisasi dari harga subsidi BBM yang disubsidi dan PLN dalam hal ini yang tidak mengalami kenaikan harga dan mereka harus tetap melakukan ekspansi untuk elektrifikasi dan listrik desa," jelasnya.

Untuk itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, belanja non Kementerian Lembaga sepanjang 2018 akan mencapai Rp 640,2 triliun karena adanya penambahan subsidi tersebut.

2 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Artikel Selanjutnya
Kementerian ESDM Bahas Usulan Subsidi untuk Pertalite dan Pertamax