Jokowi: Waspadai Proteksi Dagang Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menterinya untuk mewaspadai gejolak ekonomi global dan kebijakan proteksi dagang dari negara lain. Khususnya yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ekspor Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, sejumlah hal yang perlu diwaspadai antara lain kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Selain itu, nilai tukar dan arus modal dari negara lain ke Indonesia.

‎"Saya ingin mengingatkan terkait pelaksanaan APBN 2018 maupun rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah sangat dinamis, baik terkait suku bunga, komoditas, arus modal keluar, arus modal masuk, nilai tukar. Karena itu semua bisa mempengaruhi perekonomian dan daya saing kita," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Di samping itu, Jokowi menyatakan saat ini sejumlah negara tengah mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negerinya. Ini juga harus diantisipasi agar tidak berimbas pada ekspor Indonesia.

‎"Oleh sebab itu, harus betul-betul diantisipasi termasuk munculnya kencenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor kita," jelas dia.

Dia berharap, hal-hal tersebut harus diantisipasi dengan meningkatkan pasar ekspor produk-produk Indonesia. Dengan demikian, jika mengalami hambatan di suatu negara, produk Indonesia masih memiliki pasar di negara lain.

"Saya kira juga sudah sampaikan saat pertemuan dengan duta besar, ITPC, bahwa kita harus cari pasar-pasar alternatif untuk ekspor, pasar-pasar nontradisional, sehingga pasar semakin meluas," tandas Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia Ekspor Kapal Perang melalui PT PAL

2 dari 2 halaman

Kemendag: RI Tak Perlu Balas Bea Impor Baja AS

20161215-Baja-AY1 — Pekerja mengikat baja yang akan dipindahkan untuk di kirim melalui Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (15/12). Di Indonesia peluang pengembangan industri dan konstruksi baja nasional masih terbuka lebar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump akan menerapkan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja impor dan 10 persen untuk aluminium. Hal ini ditengarai akan memicu perang dagang dari negara lain yang terusik dengan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengatakan, pengenaan bea masuk pada baja dan aluminium oleh Trump tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Alasannya, Indonesia bukan pemain besar atau eksportir utama besi baja dan alumunium ke AS.

"Namun demikian, Indonesia perlu terus memantau perkembangan kasus ini, karena apabila nanti diambil keputusan untuk memberlakukan tarif atau kuota secara country-specific, maka itu akan membuka kesempatan bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar besi baja dan aluminium AS," tuturnya ketika dihubungi Liputan6.com, pada 4 Maret 2018.

Oke menambahkan, mengimpor baja dari negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Thailand. Lanjutnya, beberapa produk baja Indonesia masih terus mengalami tudingan dumping di AS selama beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Kemendag berpendapat negara eksportir baja ke AS, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang akan secara agresif menyusun strategi melalui diplomasi, jalur hukum, maupun retaliasi.

Terkait potensi serbuan impor dari besi, baja, dan alumunium dari negara lain yang terkena dampak kebijakan Donald Trump ke Indonesia, Oke mengatakan, belum mengetahuinya secara pasti. Namun dia bilang, kebutuhan besi baja dan alumunium di Indonesia masih besar, karena adanya pembangunan infrastruktur yang sedang masif.

"Harus dilihat dulu, apakah stok besi baja dan alumunium kita sudah cukup. Kalau sudah, (kebijakan tarif impor baja dan alumunium AS) itu akan turut mengganggu," paparnya.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Indonesia harus mengikuti jejak, seperti Kanada yang akan membalas kebijakan AS, Oke menegaskan itu tidak perlu.

"Kalau balas membalas itu namanya perang dagang. Untuk sementara, Indonesia akan pasif dulu sambil melihat perkembangan reaksi dari negara-negara yang sangat terdampak (kebijakan bea impor oleh Donald Trump)," pungkas dia.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi