Sukses

Bappenas Terapkan Pembiayaan Berwawasan Lingkungan

Skema kerja sama instrumen keuangan berwawasan lingkungan ini untuk jaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA Center) berkomitmen menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu dengan kerja sama instrumen keuangan berwawasan lingkungan atau green bonds.

Skema kerja sama ini juga memiliki tujuan lain untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat menekan populasi kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu, sektor perkeretaapian, pelabuhan, hingga sektor bandara menjadi target utama dari pembiayaan green bonds.

CEO PINA Center Ekoputro Adijayanto, menyambut baik terlaksananya Nota Kesepahaman (MoU) antara Presiden Direktur PT EBA Indonesia Yudhi Ismail dan CEO Climate Bonds Initiative Sean Kidney, sebagai momentum menjadikan green bonds menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi inisiasi awal ini sebagai upaya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang green bonds di Indonesia. Hal ini merupakan terobosan baik dan penting sebagai komitmen dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan," tutur dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Dengan ada green bonds sebagai salah satu dari beberapa alternatif pembiayaan perusahaan, lanjut Ekoputro, perusahaan yang terlibat harus tahu semua alternatif yang ada dari pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang.

"Apabila pembiayaan diarahkan untuk suatu proyek infrastruktur, maka yang diperlukan adalah pembiayaan jangka panjang. Oleh karena itu, green bonds atau efek beragun aset dapat menjadi alternatif pembiayaan," tambah dia.

Skema green bonds sendiri telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara dalam pengembangan pembangunan infrastruktur. Beberapa negara sudah menerapkannya kepada sektor perkeretapian, antara lain China Railway Corp senilai US$ 222 miliar.

Selain itu, Indian Railways sebesar US$ 14,7 miliar, hingga Korea Railroad senilai US$ 10,5 miliar. Dalam sektor kebandaraudaraan, Meksiko juga turut memanfaatkan skema green bonds, dengan total dana sebesar US$ 2 miliar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bangun Infrastruktur Pacu Daya Saing RI di Kancah Global

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Pembangunan ini juga ditujukan untuk mendorong daya saing Indonesia di kancah global.

Jokowi mengungkapkan, saat ini ada dua hal yang menjadi fokus pemerintah, yaitu mendorong investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

"Ada dua hal besar yang ingin saya sampaikan dan akan kita kerjakan, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang sumber daya manusia," ujar dia di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat 2 Februari 2018.

Di bidang infrastruktur, lanjut dia, pemerintah telah bangun infrastruktur ‎dalam berbagai hal, mulai dari jalan hingga penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.‎ Menurut Jokowi, hal ini dilakukan bukan hanya semata untuk mendorong perekonomian masyarakat, tetapi mengangkat daya saing Indonesia di dunia internasional.

"Membangun jalan, jembatan, tol laut, pelabuhan, bandar udara, waduk termasuk listrik di pelosok negeri adalah sebuah permulaan. Selain untuk menopang ekonomi nasional, juga untuk memenangkan kompetisi global, memenangkan persaingan global," jelas dia.

Jokowi mencontohkan, pembangunan jalan Trans Papua yang saat ini masih berlangsung akan membuka akses bagi masyarakat di pelosok Papua ke wilayah lain. Dengan diharapkan bisa menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat di timur Indonesia tersebut.

Pembangunan infrastruktur juga mempersatukan Indonesia, untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‎.

"Coba kita lihat bagaimana infra yang ada di Papua. Jalan seperti ini. Dan pemerataan kalau kita bandingkan dengan infra di Jawa, Sumatera dan wilayah lain. Ini mencapai 200 km saja menempuh dua hari. Satu hari dua malam. Karena keadaan infra yang seperti ini. Oleh sebab itu, yang namanya Trans Papua. Ini untuk membuka isolasi, kawasan-kawasan terpencil yang ada di Papua," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.