Bocoran Purbaya: Prabowo Siapkan Stimulus Besar-besaran Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan paket stimulus baru untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam dua hingga tiga pekan mendatang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

Menurut Purbaya, stimulus itu mencakup sekitar 500 tipe sepeda motor listrik serta mobil listrik. Pemerintah juga akan menanggung 100% pajak barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik tertentu dan memberikan insentif sebesar 40% bagi kategori mobil listrik tertentu.

"Pemerintah dan Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan kita terhadap impor minyak. Karena itu kami akan terus mendorong penggunaan kendaraan listrik," kata Purbaya dalam paparannya di GIIAS, ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (4/8/2026).

Selain memperkuat insentif, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi industri otomotif. Ia mencontohkan proses masuknya Hyundai ke Indonesia yang menurutnya hanya membutuhkan waktu sekitar empat bulan sejak pengajuan investasi hingga peletakan batu pertama, sebab seluruh proses perizinan dipercepat melalui koordinasi lintas kementerian.

Ia juga mengajak produsen otomotif global, termasuk perusahaan Jepang, untuk memindahkan basis produksi dan industri pendukungnya ke Indonesia. Pemerintah, kata dia, siap memberikan berbagai insentif agar Indonesia menjadi pusat manufaktur otomotif di kawasan.

"Kami akan memberikan setiap insentif yang Anda butuhkan. Bawa fasilitas produksi dari Thailand ke Indonesia dan bawa juga industri pendukungnya. Kami akan memperbaiki iklim investasi secara serius," ujarnya.

Purbaya menilai industri otomotif memiliki peran strategis karena menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja dan didukung kapasitas produksi sekitar 2,6 juta kendaraan per tahun. Sektor ini juga memiliki keterkaitan erat dengan industri baja, elektronik, bahan kimia, logistik, hingga jasa keuangan sehingga peningkatan investasi dinilai akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Pemerintah berencana memberikan insentif khusus bagi kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbahan nickel-manganese-cobalt (NMC). Langkah ini disiapkan sebagai opsi strategis untuk menggairahkan pasar mobil listrik berbasis nikel di tanah air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema tersebut sedang dimatangkan.

"Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (4/8/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak menempatkan kendaraan listrik berteknologi lithium iron phosphate (LFP) sebagai prioritas utama. Sebab, Indonesia tidak memiliki ketersediaan bahan baku mandiri untuk memproduksi baterai jenis LFP.

Di sisi lain, Indonesia saat ini sedang agresif membangun ekosistem rantai pasok baterai kendaraan listrik berbasis nikel (NMC). Oleh karena itu, arah kebijakan industri kendaraan listrik nasional diarahkan pada pemanfaatan cadangan nikel dalam negeri.

Bahlil juga menilai bahwa baterai berbasis nikel memiliki performa unggul jika dibandingkan dengan baterai LFP. "Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten,"  ucapnya.

Atas dasar keunggulan teknis tersebut, ia yakin kendaraan listrik berteknologi nikel akan tetap diminati konsumen meskipun harganya dipatok lebih tinggi daripada varian berbasis LFP.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Mei 2026 mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok alokasi insentif EV. Program ini diproyeksikan menyasar kuota hingga 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Dalam skema tersebut, insentif sebesar Rp5 juta akan dialokasikan untuk setiap unit sepeda motor listrik. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah menyiapkan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berkisar antara 40 hingga 100 persen. 

Kebijakan PPN DTP ini difokuskan khusus bagi kendaraan listrik murni (Electric Vehicle/EV) dan tidak mencakup mobil hibrida (hybrid). Besaran pemotongan pajak nantinya dibedakan berdasarkan jenis baterai yang dipasang, yakni dikategorikan antara baterai nikel dan non-nikel.