Bappenas: Bengkulu Punya Modal Kuat Menuju Transisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai Bengkulu berpeluang besar dalam memperkuat transisi menuju Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam kegiatan Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim.

"Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta berpeluang besar untuk memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,”"ujar Teguh, Kamis 26 Februari 2026 seperti dilansir Antara.

Dialog yang digelar Bappenas bersama Foreign, Commonwealth & Development Office, serta didukung Oxford Policy Management dan organisasi masyarakat sipil itu dimanfaatkan menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI.

Selain itu, mereka juga memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional, serta sinergi lintas pusat, daerah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil.

Bengkulu sendiri menjadi salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, selain Sumatera Utara (Sumut), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Maluku.

Teguh juga menyampaikan Bengkulu menghadapi tantangan nyata berupa krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, dan kerentanan sosial yang memerlukan penanganan terpadu.

"Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya percepatan implementasi PRKBI untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan," ucap Teguh.

Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan yang mencapai luas sekitar 928.863 hektare, atau setara dengan 46 persen dari luas daratan. 

Berdasarkan luas kawasan tersebut, sejumlah 49,58 persen merupakan hutan konservasi, sementara 27,8 persen adalah hutan lindung.

Teguh juga menyoroti fungsi lahan hijau ini sebagai daerah serapan karbon dan penyangga sistem hidrologi yang mampu menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

"Kawasan hutan ini menjadi mekanisme utama serapan karbon," kata dia.

Menurutnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga dapat membuka peluang ekonomi hijau, seperti ekowisata hingga hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, Bengkulu juga memiliki garis pantai sekitar 525 kilometer (km) di sepanjang Samudra Hindia, dan 100 km keliling Pulau Enggano, yang menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan dan kelautan.

Melihat potensi itu, Teguh berharap dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung ketahanan pangan, ekonomi masyarakat pesisir, serta agenda pembangunan rendah karbon di daerah tersebut.

Teguh meyampaikan perlunya dukungan politik dari DPRD Bengkulu sebagai pemerintah daerah setempat untuk menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI, sekaligus membangun peran strategis legislatif untuk mendukung transformasi PRKBI.

Hal tersebut guna memastikan kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

Forum juga turut mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI di Provinsi Bengkulu sebagai dasar integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Melalui dialog ini, pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari eksekutif daerah, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman serta memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi PRKBI di Bengkulu.

Masukan yang terhimpun akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah.

"Bengkulu memiliki modal kuat, berupa sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang," pungkas Teguh.