Praktik Culas Bupati Rejang Lebong Palak Swasta, Minta Jatah 15% dari Nilai Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT) ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya. Kelimanya terseret korupsi penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kasus ini bermula dari adanya pengerjaan proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Pemkab Rejang Lebong. Sekadar diketahui, total anggaran Dinas PUPRPKP mencapai Rp 91,13 miliar.

Untuk memuluskan proyek tersebut, Fikri bersama Kepala Dinas PUPRPKP, Hary Eko Purnomo (HEP), dan B. Daditama selaku pihak swasta melakukan pertemuan. Ketiganya bertemu di rumah dinas bupati.

Di pertemuan hari itu, terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026. Termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan.

"Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan 'inisial rekanan' yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong TA 2026," ujar Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/3/2026).

Setelah menyetujui, MFT kemudian mengirimkan kode pada lembar rekapan itu ke pihak BDA sebagai isyarat agar tak lupa menunaikan 'kewajibannya' memberikan fee (ijon).

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya Lebaran," ujarnya.

Tak sampai di situ, Fikri sebagai bupati dan kepala dinas HEP kemudian kembali membuat kesepakatan dengan tiga rekanan untuk pengerjaan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong yakni IRS (Irsyad Satria Budiman) selaku pihak swasta dari PT SMS, EDM (Edi Manggala) selaku pihak swasta dari CV MU dan YK (Youki Yusdiantoro) pihak swasta dari CV AA.

Setelah ada penunjukkan langsung tersebut, terjadi penyerahan awal atas fee (ijon) berupa uang dari ketiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai Rp 980 juta. Rinciannya

-26 Februari 2026

EDM dari CV MU menyerahkan Rp 330 juta (3,4% dari nilai proyek berupa pembangunan pedestriandan drainase serta sports center senilai total Rp 9,8 miliar) melalui HEP

-6 Maret 2026

IRS dari PT SMS menyerahkan Rp 400 juta atau 13,3% dari nilai proyek berupa pekerjaan jalan senilai Rp 3miliar melalui SAG (Santri Ghozali) selaku ASN di Dinas PUPRPKP

-6 Maret 2026

YK dari CV AA menyerahkan Rp250 juta atau 2,3% dari nilai proyek berupa penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepakbola senilai Rp 11 miliarmelalui REN (Rendy Novian selaku ASN di Dinas PUPRPKP.

Setelah mendapatkan informasi itulah, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan.

"Jadi, peristiwa tertangkap tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK," katanya.