Sukses

Kini Buka Rekening Bank Bisa di Kedai Kopi

Liputan6.com, Jakarta Berbagai inovasi dilakukan perbankan untuk menggenjot nasabah. The Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia meluncurkan layanan digital banking (digibank) di kedai kopi. Layanan tersebut memungkinkan nasabah untuk membuka rekening di kedai kopi.

Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia Leonardo Koesmanto menuturkan, proses verifikasi nasabah akan menggunakan teknologi biometrik melalui electronic Know Your Customer (e-KYC).

"Layanan ini adalah bukti nyata kami di ranah digital innovation dalam dunia perbankan," jelas dia di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Layanan e-KYC memungkinkan para nasabah membuka rekening di kedai kopi, untuk selanjutnya kartu debit akan dikirimkan ke tempat tinggal mereka. 

Saat ini, Bank DBS Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 21 kedai kopi yang ada di empat wilayah, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Surabaya

"Untuk ke depannya, kita membuka kemungkinan untuk membuat proses one stop, di mana debit card bisa diambil nasabah langsung di e-KYC store," ungkap Leo.

"Tidak menutup kemungkinan juga layanan ini kita berikan untuk komunitas, karena komunitas di Indonesia sekarang sedang berkembang. Digibank ini juga tersedia di mall," tambah dia.

DBS Group telah mengeluarkan investasi untuk pengembangan teknologi digital di enam negara, yaitu Indonesia, Singapura, India, China, Taiwan, dan Hongkong, sebesar 200 juta Dollar Singapura.

"Pada awal kita membuka digibank, akuisisi nasabahnya baru sekitar 90 orang. Kini, kita sudah mendapatkan sekitar seribu nasabah per hari," jelas dia.

 

1 dari 3 halaman

DBS Prediksi Konsumsi Rumah Tangga Membaik pada 2018

Konsumsi rumah tangga diperkirakan kembali pulih pada 2018. Sejumlah indikator menunjukkan adanya peningkatan optimisme konsumen yang terlihat dari kenaikan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Desember 2017 ke 126,4 poin.

Ini didukung oleh adanya perbaikan makro ekonomi serta kebijakan pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 2017. Pada kuartal III, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,06 persen lebih rendah dari target Bank Indonesia sebesar 5,18 persen.

Rendahnya pertumbuhan tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga yang turun menjadi 4,93 persen, dibandingkan 4,95 persen pada kuartal II-2017. Apalagi kenaikan tarif listrik pada Januari dan Mei turut mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Namun kondisi ini diperkirakan membaik pada 2018. DBS Group Research memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3 persen pada 2018. Angka ini lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan PDB sebesar 5,1 persen pada 2017.

"Pertumbuhan ekonomi 2018 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi di dalam negeri," ungkap Tiesha Putri dan Victor Stefano dalam laporan bertajuk “ASEAN Consumer: Food for Thought", seperti dikutip dari keterangan tertulis Senin (15/1/2018).

Investasi swasta diandalkan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Undang-Undang (UU) mengatur pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Diperkirakan defisit akan mencapai 2,6 persen pada 2018, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 2,2 persen.

 

2 dari 3 halaman

Pendorong Defisit

DBS Group Research memperkirakan kenaikan defisit terutama didorong oleh potensi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target.

Pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 2.221 triliun. Meski hanya meningkat sekitar empat persen dari tahun sebelumnya, tapi pemerintah diperkirakan cenderung lebih populis dengan memberikan sejumlah stimulus fiskal untuk menjaga konsumsi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran subsidi energi dinaikkan sebesar 5 persen menjadi Rp 94,5 triliun, pemerintah juga menyatakan tidak akan menaikkan tarif listrik pada 2018.

Selain itu anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa digunakan warga untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari juga melonjak. Dari Rp 1,7 triliun yang mencakup 6 juta keluarga sasaran pada 2017, menjadi Rp 20,8 triliun meliputi 10 juta keluarga pada 2018.

PKH merupakan program yang memberikan bantuan dana kepada keluarga miskin mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 3,6 juta per tahun. Program ini selain untuk mengurangi angka kemiskinan juga diharapkan mampu memperbaiki daya beli konsumen, terutama di segmen menengah ke bawah.

"Dengan pemerintah yang cenderung lebih populis disertai kenaikan upah minimum regional, kami memprediksikan tingkat konsumsi rumah tangga secara berkala akan meningkat," papar Tiesha.

Artikel Selanjutnya
Hadapi Ramadan dan Lebaran, BTN Siapkan Uang Tunai Rp 43,6 Triliun
Artikel Selanjutnya
Alasan Keamanan, BI Bengkulu Pindahkan Lokasi Penukaran Uang Lebaran