Jumlah Penduduk Miskin Menurun, Ini Kata Jokowi

20160719- Penduduk Miskin di Jakarta Meningkat-Jakarta- Faizal Fanani — Suasana permukiman padat penduduk di pinggir rel kawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (19/7). BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan akan menjadi salah satu fokus pemerintah di 2018. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh program yang terkait dengan upaya ini dikerjakan secara serius dan tepat sasaran.

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017 jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta orang, atau turun 1,19 juta orang dari Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang.

"Saya dapat laporan dari BPS bahwa September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang, atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan dengan Maret 2017 yaitu sebesar 27,77 juta orang. Dan juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 persen pada September 2016," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1/2017).

Meski sudah turun, lanjut dia, masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan oleh jajarannya di Kabinet Kerja. Salah satunya untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan.‎

‎"Oleh karena itu saya ingatkan agar angka inflasi stabilitas harga-harga bahan kebutuhan pokok harus dikendalikan, kemudian program rastra, program bantuan pangan nontunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian program cash for work baik melalui skema dana desa maupun program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, KKP, harus segera dikerjakan dijalankan," jelas dia.

Selain itu, dia juga berharap agar dana transfer ke daerah dan dana desa yang sudah bisa disalurkan mulai bulan ini juga dieksekusi secara baik. Dengan demikian, dana tersebut bisa efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di daerah.

"Saya juga mendapatkan laporan dari Kemenkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini, dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk bisa mendukung program-program cash for work," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jumlah Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta Orang

20170105-Kemiskinan-AY1 — Kondisi kesemrawutan pemukiman pinggir kali dikawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (5/1). Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu turun menjadi 27,76 juta orang dibandingkan Maret 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebesar 26,58 juta orang. Angka ini menurun 1,19 juta orang dibanding Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara persentase, penduduk miskin pada September 2017 sebesar 10,12 persen, menurun 0,52 persen dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 persen.

"Pada September ini pencapaian yang paling bagus, di mana penurunanya paling cepat," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (2/1/2018).

Dia mengungkapkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen, turun menjadi 13,47 persen di September 2017.

Sementara itu secara jumlah, BPS mencatat, pada periode Maret-September 2017 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401 ribu orang, yaitu dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017.

Sedangkan di pedesaan, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 786 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017.

‎"Jadi persoalan kemiskinan di desa jauh lebih critical dibandingkan kota," kata dia.

Suhariyanto menyatakan, faktor-faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret-September 2017 antara lain inflasi pada periode tersebut sebesar 1,45 persen. ‎Kemudian, upah nominal buruh tani naik 1,5 persen, upah riil buruh tani naik 1,05 persen, upah nominal buruh bangunan naik 0,78 persen, dan upah riil buruh bangunan turun 0,66 persen.

"Ketika inflasi bergerak liar dan kebutuhan masyarakat digerakkan oleh komoditas pokok. Kemudian upah buruh tani dan bangunan baik nominal maupun riil mengalami peningkatan. Ini berdampak ke buruh miskin," ujar dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia
Ekonomi Indonesia