Sri Mulyani: Penerimaan Negara Capai Rp 1.494 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, realisasi pendapatan negara hingga 15 Desember ini mencapai Rp 1.496,9 Triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, realisasi pendapatan negara hingga 15 Desember ini mencapai Rp 1.496,9 triliun atau 86,2 persen dari outlook di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017. Defisit anggaran 2,62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pendapatan negara yang sudah terkumpul Rp 1.496,9 triliun sampai dengan 15 Desember 2017," kata dia saat konferensi pres di kantornya, Rabu (20/12/2017).

Realisasi tersebut sebesar 86,2 persen dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 1.736,1 triliun. Pendapatan dalam negeri mencapai Rp 1.492,5 triliun atau 86,1 persen dari outlook Rp 1.733 triliun.

Sementara penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) terkumpul sebesar Rp 1.211,5 triliun atau 82,3 persen dari outlook Rp 1.472,7 triliun.

"Kalau dibanding tax amnesty di Desember tahun lalu yang dapat penerimaan lebih dari Rp 100 triliun, penerimaan perpajakan ini masih cukup sehat," ujar Sri Mulyani.

Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah terkumpul sampai periode tersebut sebesar 108 persen menjadi Rp 281 triliun. Realisasinya melampaui outlook hingga akhir tahun yang sebesar Rp 280,2 triliun. Penerimaan hibah dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 4,4 triliun atau 140,7 persen.

"Realisasi PNBP sudah melampaui target karena faktor harga minyak (ICP) sebesar US$ 50,3 per barel, melebihi asumsi US$ 48 per barel. Penerimaan hibah pun melampaui target," Sri Mulyani menerangkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Serapan Belanja Negara

Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur BI Bahas RUU APBN 2018 dengan DPR — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.132,3 triliun atau 84,3 persen dari outlook Rp 1.343,1 triliun.

Penyerapan belanja negara sampai dengan 15 Desember ini, menurut Sri Mulyani, sebesar Rp 1.849,5 triliun atau 88,1 persen dari outlook 2017 Rp 2.098,9 triliun.

Terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.132,3 triliun atau 84,3 persen dari outlook Rp 1.343,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 717,3 triliun atau 94,9 persen dari outlook Rp 755,9 triliun.

Capaian belanja pemerintah pusat di periode tersebut, rinciannya, belanja kementerian/lembaga 86,4 persen menjadi Rp 664,9 triliun dari outlook Rp 769,2 triliun serta belanja non kementerian/lembaga sudah terserap Rp 467,3 triliun atau 81,4 persen dari outlook Rp 573,9 triliun.

Sementara transfer ke daerah dan dana desa, terdiri dari transfer ke daerah yang realisasinya 94,2 persen menjadi Rp 657,5 triliun dari Rp 697,7 triliun, dan dana desa yang mencapai Rp 59,8 triliun atau 102,7 persen dari outlook Rp 58,2 triliun.

"Kementerian/lembaga akan membelanjakan lebih banyak dalam 10 hari ke depan. Realisasi biasanya di tahun-tahun sebelumnya 95 persen. Jadi belanja negara akan banyak tersedot di bulan ini," jelas Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Defisit Anggaran

20170208-Mandiri Investment Forum-Jakarta — Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, defisit anggaran mencapai 2,62 persen terhadap PDB.

Dengan hasil pendapatan dan belanja negara hingga 15 Desember ini, defisit anggaran mencapai 2,62 persen terhadap PDB. Nilai defisit tersebut senilai Rp 352,7 triliun dari outlook Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB.

"Realisasi keseimbangan primer Rp 137,2 triliun. Defisit fiskal akan kami jaga dari 2,6-2,7 persen terhadap PDB," Sri Mulyani menuturkan.

Untuk realisasi pembiayaan anggaran untuk menutup defisit telah mencapai 111,3 persen sampai dengan 15 Desember ini. Nilainya sebesar Rp 403,6 triliun dari outlook di 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun.

Ini terdiri dari pembiayaan yang berasal dari utang sebesar Rp 408,2 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 6,2 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp 1,4 triliun, kewajiban penjaminan nihil, pembiayaan lainnya sebesar Rp 400 miliar.

"Situasi APBN kita masih tetap terkendali," tegas Sri Mulyani.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024