Sukses

JK: Investasi Dana Haji agar Hilangkan Risiko Inflasi

Wapres Jusuf Kalla (JK) menuturkan, dana haji bila tidak diupayakan maka dapat kena inflasi dan daya beli.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur sebenarnya tidak ada masalah. Dia menuturkan, hal ini untuk menghilangkan risiko inflasi.

"Dana itu merupakan uang muka dari pada jamaah yang mendaftar hari ini tapi naik hajinya mungkin 10 tahun lagi, malah ada 30 tahun di sini di Sulawesi Selatan sampai 35 tahun. Dana itu tentu ada risikonya adalah  ongkos naik haji itu dibayar dengan dolar, kalau tidak diupayakan dia kena inflasi dan kena daya beli," kata pria yang akrab disapa JK di Makassar, Sulsel, Jumat (28/7/2017).

Oleh karena itu, JK menuturkan, harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan dan juga terkait dengan dolar Amerika Serikat.

"Nanti Anda bayar rupiah hari ini. Anda nanti ongkosnya dolar pada 20 tahun yang akan datang. Karena itu harus diinvestasikan di sawit atau jalan tol yang dibayarnya juga naik terus," jelas JK.

Dia pun menyebut dengan melimpahkan dana haji ke infrastruktur jelas lebih aman dan terjamin.

"Iya, katakanlah jalan tol, bisa kalau keuntungannya 15 persen saja setahun itu akan lebih tinggi dari pada inflasi. Harus diinvestasikan lebih tinggi dari inflasi. Kalau tidak ini bangkrut, orang bisa-bisa tidak jadi naik haji. Itu alasannya," tutur JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar dana haji yang mencapai Rp 90 triliun diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.

"Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus," kata Jokowi, di Istana Negara, Rabu 26 Juli 2017.

Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.

"Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," ujar dia.

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.