Menteri Rini Tak Temani Jokowi di KAA Demi Tiga BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR mengenai proses rights issue 3 perusahaan BUMN.

Liputan6.com, Jakarta - Perayaan puncak Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2015) ini tak dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Pemimpin seluruh perusahaan BUMN itu justru terlihat sibuk memperjuangkan nasib tiga perusahaan pelat merah yang akan menerbitkan saham baru atau rights issue di DPR. Aksi korporasi ini dilakukan paska persetujuan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga BUMN tersebut untuk tahun anggaran 2015.

Dari pantauan Liputan6.com, Menteri BUMN Rini Soemarno dan direksi PT Adhi Karya Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Waskita Karya‎ sudah hadir di Gedung DPR untuk menggelar rapat kerja persetujuan rights issue dengan Komisi VI. Rencananya rapat akan digelar pada pukul 10.00 WIB, namun hingga saat ini belum dimulai.

"Rapat ini membahas persetujuan rights issue Adhi Karya, Antam dan Waskita Karya," kata Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN Teddy Poernama saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Saat ditanyakan langsung mengenai ketidakhadiran Rini pada ajang KAA, mantan Menteri Perindustrian ini menjawab santai. "Dipanggil ke sini (DPR), bagaimana dong? Maunya sih ikut KAA," ujarnya lalu melaju ke ruang lain.

Sekadar informasi, total PMN untuk tiga perusahaan pelat merah tersebut sebesar Rp 8,4 triliun. ‎Suntikan modal ini sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Waskita Karya akan menggelar rights issue Rp 5,3 triliun dengan PMN Rp 3,5 triliun. Adhi Karya Rp 2,74 triliun dengan PMN Rp 1,4 triliun. Sedangkan PMN Antam hanya disetujui Rp 3,5 triliun oleh DPR.

2 dari 3 halaman

Adhi Karya

Adhi Karya

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana rights issue pada Juni 2015. Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan berharap bisa menghimpun dana segar Rp 2,7 triliun.

Direktur Adhi Karya, Supardi mengatakan, dalam right issue tersebut, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali akan melakukan penyertaan modal Rp 1,4 triliun. Kepastian penyertaan modal tersebut telah mendapat persetujuan dari DPR yang tertuang dalam skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi penyertaan Rp 1,4 triliun itu agar saham pemerintah tetap 51 persen. Publik nanti menambah Rp 1,34 triliun sehingga total dana yang bisa didapat Rp 2,7 triliun," kata dia.

Supardi melanjutkan, dana right issue tersebut seutuhnya untuk digunakan perseroan untuk membangun Light Rail Transit (LRT) baik untuk membangun jalurnya dan juga infrastruktur stasiun. "Penggunaan PMN didekasikan untuk projek transportasi dan stasiun massal LRT Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan property transportation oriented development di stasiun," ujarnya.

Memang, untuk penggarapan LRT membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk membangun moda transportasi tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 6,7 triliun hingga Rp 6,8 triliun. Sementara infrastruktur stasiunnya sekitar Rp 3 triliun. Diperkirakan, untuk membangun LRT tersebut, perseroan paling tidak membutuhkan dana Rp 9,9 triliun.

Saat ini, perseroan sedang melakukan kajian terhadap tambahan pendanaan. Bisa saja menggunakan pembiayaan dari bank pelat merah dalam negeri ataupun dari luar negeri.

"Dari sisi funding, pada saat Bu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke China mungkin China Development Bank bisa membantu dengan rate yang baik. Semua dalam proses. Selama proyek bagus tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk proses rights issue ini Adhi Karya belum menunjukan penjamin emisi efek. "Underwriter per hari ini belum ditetapkan dan lembaga penunjang di akhir April. Agar supaya rights issue bisa dieksekusi Juni," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Waskita Karya

Waskita Karya

PT Waskita Karya Tbk (WSKT), berencana untuk menawarkan saham baru atau rights issue dengan target waktu Juni 2015. Dalam rights sssue tersebut, perseroan menargetkan perolehan dana segar Rp 5,3 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya, M Cholil mengatakan, perseroan masih dalam proses menyiapkan aksi korporasi rights issue. "Saat ini masih dalam proses. Diharapkan pendaftaran pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 April," kata dia.

Dalam rights issue tersebut, Waskita Karya berharap pemerintah bisa melakukan menyertakan modal sebesar Rp 3,5 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia berharap, proses tersebut berjalan dengan tepat waktu.

Namun Cholil cukup khawatir jika proses pengajuan rights issue tersebut macet di DPR. "Yang membuat kritikal persetujuan DPR dan PP atas penanaman modal negara," ujarnya.

Dia menuturkan, apabila rights issue berjalan dengan baik maka pihaknya optimis mampu menerima laba bersih Rp 1 triliun pada tahun ini. Adapun, target tersebut didorong dari peroleh kontrak baru. Adapun di antaranya, kontrak tol Solo-Ngawi-Kertosono sejauh 120 kilometer (km) dengan nilai paling tidak Rp 8 triliun.

Kemudian tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Lalu diharapkan dalam 3 bulan memperoleh proyek transmisi di Sumatera.

"Dengan Rp 5,3 triliun inilah men-drive dari Rp 650 triliun jadi Rp 1 triliun karena ada interest saving Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar karena penguatan equity," ujarnya.

Untuk aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. (Fik/Gdn)