Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Ganggu Stabilitas

BBM Bersubsidi Langka, Warga Antre di SPBU — SPBU di kawasan Radio Dalam, Jakarta, memasang papan informasi bertuliskan “Kuota Premium Subsidi Hari Ini Habis, Tersedia Pertamax”, Jakarta, Senin (25/8/14). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meminta pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dikaji kembali agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tandjung menyatakan, pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan sejak awal Agustus 2014 sudah mendapatkan hasil meski tidak signifikan.

"Pembatasan memberikan hasil walau tidak signifikan," kata Chairul, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Chairul menambahkan, dalam rapat koordinasi pengendalian BBM bersubsidi yang dihadiri pihak PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan memutuskan agar kebijakan pengendalian BBM bersubsidi harus dikaji ulang.

"Karenanya rapat memutuskan untuk mengkaji kembali pembatasan yang ada sekarang, memungkinkan dilakukan," ungkap Chairul.

Menurut Chairul, penyaluran BBM bersubsidi harus terukur dan terkendali. Hal ini dilakukan agar tidak menganggu stabilitas sosial dan politik. (Pew/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!