Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membantu memulangkan keluarga warga negara Australia yang memiliki keterkaitan dengan ISIS dari Suriah.
Pernyataan itu disampaikan Albanese setelah 34 warga Australia—terdiri dari 11 perempuan dan 23 anak-anak—meninggalkan kamp Al-Roj di wilayah timur laut Suriah dengan tujuan kembali ke Australia melalui Damaskus. Namun, menurut laporan ABC, rombongan tersebut terpaksa kembali ke kamp setelah otoritas Suriah menyatakan perjalanan mereka dari wilayah yang dikuasai Kurdi belum dikoordinasikan secara resmi dengan pihak berwenang.
Advertisement
Hingga kini belum jelas apakah keluarga-keluarga tersebut akan kembali mencoba melakukan perjalanan dalam beberapa hari ke depan.
Albanese mengatakan pemerintah Australia memiliki sejumlah "kewajiban" berdasarkan hukum, tetapi ia tidak mengonfirmasi apakah keluarga-keluarga tersebut telah diberikan paspor Australia. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan apa pun atau repatriasi.
"Ibu saya selalu mengatakan, siapa yang membuat keputusan, dia pula yang harus menanggung akibatnya," ujar Albanese kepada ABC.
Ia menambahkan bahwa orang-orang tersebut pergi ke luar negeri untuk mendukung ISIS dan membantu kelompok yang ingin mendirikan kekhalifahan.
Opsi yang Ditawarkan Oposisi
Senator Partai Liberal Sarah Henderson menyampaikan kekhawatiran atas kemungkinan kembalinya kelompok tersebut ke Australia. Ia mengusulkan agar orang dewasa dalam rombongan itu diblokir untuk masuk kembali ke negara tersebut.
"Tugas paling penting pemerintah mana pun adalah menjaga keamanan warga negaranya," ungkap Henderson kepada ABC.
"Jika mereka adalah orang-orang yang menganut ideologi ISIS atau ideologi ekstremis tersebut maka mereka seharusnya tidak kembali ke Australia."
Henderson menyatakan pemerintah memiliki berbagai opsi, termasuk penerapan perintah pengecualian sementara atau Temporary Exclusion Orders (TEO). TEO memungkinkan pemerintah melarang warga negara Australia berusia 14 tahun ke atas untuk masuk ke Australia tanpa izin selama maksimal dua tahun jika dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan pemerintah federal sedang meminta nasihat apakah ambang batas penerapan TEO telah terpenuhi.
"Kami akan selalu bertindak sesuai dengan nasihat dari aparat penegak hukum, badan keamanan, dan badan intelijen kami," ujarnya.
Oposisi menilai kelompok keluarga yang terkait ISIS tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan bagi Australia.
"Bagi siapa pun yang menganut atau berpotensi menganut, ideologi ISIS—ini adalah ideologi yang mendasari serangan teroris di Bondi," tutur Henderson.
"Warga Australia harus benar-benar yakin bahwa semua penilaian keamanan yang diperlukan telah dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan ISIS."
Kebijakan Pemulangan Sebelumnya
Pemerintah federal Australia, baik yang sekarang maupun sebelumnya, telah menghadapi dilema mengenai penanganan warga negara yang ingin kembali dari kamp-kamp di Suriah.
Pada 2019, pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison bekerja sama dengan sebuah lembaga bantuan untuk mengevakuasi delapan anak yatim dari kamp di Suriah, termasuk anak-anak dari teroris ISIS yang tewas, Khaled Sharrouf.
Pada 2022, pemerintahan Albanese memulangkan empat perempuan warga Australia beserta 13 anak mereka dari kamp di Suriah. Saat itu, pemerintah menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada kajian mendalam oleh lembaga keamanan nasional.
Namun, ketika terungkap tahun lalu bahwa sekelompok kecil perempuan dan anak-anak telah kembali ke Australia, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak memberikan dukungan dalam proses tersebut.
"Jika ada di antara mereka yang menemukan jalan sendiri untuk kembali, lembaga keamanan kami yakin bahwa mereka siap dan akan mampu bertindak demi kepentingan keselamatan masyarakat," ungkap Burke saat itu.
Direktur kamp Al-Roj Hakmiyeh Ibrahim sebelumnya mendesak semua pemerintah asing untuk memulangkan warganya. Ia memperingatkan bahwa anak-anak di kamp tersebut tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi gagasan dan ideologi berbahaya.
"Jika mereka dipindahkan dari komunitas ini, mungkin mereka bisa mengikuti program rehabilitasi dan pusat khusus, terutama bagi anak-anak," ujarnya kepada ABC awal bulan ini.
Albanese menyatakan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kelompok tersebut merupakan hal yang disayangkan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa keluarga-keluarga itu tidak akan menerima dukungan dari pemerintah.
"Dan jika ada yang berhasil menemukan jalan kembali ke Australia maka mereka akan menghadapi sepenuhnya proses hukum jika ada hukum yang dilanggar," tegasnya.