Daftar Lengkap Program dan Kebijakan Moncer Prabowo Sejak Jadi Presiden

Urgensi Kebijakan 

Berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2023: 32% dari 44 juta anak menderita anemia, 41% dari 44 juta anak tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan 58% dari 44 juta anak pola makannya tidak sehat. Dari data Kemenkes, angka prevalensi stunting beberapa tahun terakhir relatif stagnan di 21%.

Implementasi Makan Bergizi Gratis di berbagai negara terbukti meningkatkan kesehatan dan gizi, terutama mengurangi angka stunting dan malnutrisi pada anak anak dan kelompok rentan. Bahkan kelompok kerja PBB School Meals Coalition menargetkan implementasi MBG dilakukan oleh semua negara pada tahun 2030 karena MBG dinilai “investasi terbaik Pemerintah untuk SDM”.

Implementasi

Makan Bergizi Gratis juga terbukti mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan akses kelompok rentan terhadap makanan berkualitas. Implementasi Kebijakan Kabinet Per 15 Agustus 2025 telah terbangun 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 Provinsi se-Indonesia yang melayani lebih dari 20 juta porsi MBG setiap hari.

Setiap SPPG menciptakan 50 lapangan kerja tetap baru di dapur dan rantai pasok MBG, sehingga per 15 Agustus 2025 telah tercipta 290.000 lapangan kerja tetap baru. dan melibatkan 1 juta petani, nelayan dan UMKM. 

Pemerintah menargetkan adanya 32.000 SPPG di akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat langsung, berdampak untuk 165 juta penerima manfaat tidak langsung (orang tua murid), dan menciptakan 2,2 juta lapangan kerja tetap baru.

Urgensi Kebijakan 

Angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 71 tahun - lebih rendah dari rata-rata dunia di 72 tahun. Dengan angka ini, Indonesia menempati urutan 115 dari 194 negara. Angka harapan hidup Thailand di 76 tahun dan Singapura di 83 tahun.

Setiap tahun, ratusan ribu orang Indonesia meninggal karena penyakit yang bisa diatasi dengan deteksi dini. Menurut Kementerian Kesehatan, di 2023 penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit strok, jantung iskemik, diabetes, dan TB.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal sebagai upaya mengurangi beban ekonomi akibat pengobatan di level rumah tangga dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pada 10 Februari 2025, melalui aplikasi Satu Sehat, pemerintah memberikan hadiah ulang tahun berupa Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas. Kado ini, sejak awal Maret, bisa diklaim oleh masyarakat kapan saja tidak bergantung pada tanggal ulang tahun.

Cek Kesehatan Gratis yang dapat diklaim dari aplikasi Satu Sehat mencakup skrining kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko strok, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Per 15 Agustus 2025 telah 18 juta orang menggunakan Cek Kesehatan Gratis. 

Urgensi Kebijakan 

Menurut Kemendikbudristek, pada tahun ajaran 2023/2024 ada 3,3 juta guru di Indonesia. Namun sebagian besar guru belum mendapatkan tingkat kesejahteraan yang baik. 

Menurut riset yang dilakukan Smeru, teacher absenteeism atau ketidakhadiran guru di Indonesia - seringkali karena mengerjakan pekerjaan lain - sangat tinggi. Angkanya berkisar di 10 persen. 

Peningkatan kesejahteraan guru penting agar guru bisa lebih fokus dalam mengajar tanpa terbebani masalah ekonomi, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme pengajar. 

 Implementasi Kebijakan Kabinet 

Peningkatan Anggaran Kesejahteraan Guru: Pemerintah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru dari Rp. 64,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 81,6 triliun pada 2025, naik sekitar Rp. 16,7 triliun. 

Guru ASN menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok sedangkan Guru Non-ASN tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta per bulan. 

Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG): Pemerintah melaksanakan PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan D4 atau S1 pada 2025, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.

Urgensi Kebijakan 

Di antara pilar agama dalam Islam yang diwajibkan kepada umat Islam adalah melaksanakan haji ke Baitullah (Makkah). Ritual ini merupakan rukun kelima dalam Islam dan secara historis telah dilakukan jauh sebelum diutusnya Baginda Nabi Muhammad SAW.

Menurut data Kementerian Agama, penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 87% dari seluruh populasi Indonesia, atau sekitar 270 juta orang.

Pada tahun 2025, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah biaya riil per jemaah haji mencakup seluruh kebutuhan jemaah, seperti tiket penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. Komponen BPIH terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan ke jemaah dan Nilai Manfaat yang merupakan hasil dari pengelolaan dana haji oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Kabinet

BPIH untuk penyelenggaraan haji di tahun 2025 adalah Rp. 89 juta. Dari biaya ini, pemerintah memutuskan 62% dibebankan ke jemaah atau rata-rata Rp. 55 juta - turun Rp. 1 juta dibandingkan tahun 2024 di Rp. 56 juta.

Walau sudah turun Rp. 1 juta per jemaah, Presiden Prabowo bersama Kementerian Agama dan BP Haji terus mencari cara untuk menurunkan biaya haji yang dibebankan ke jemaah, salah satunya dengan membangun Kampung Haji di Makkah.

Urgensi Kebijakan 

Indonesia berada dalam Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang menyebabkan risiko tinggi gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, kondisi geografis kepulauan memperbesar risiko banjir, longsor, dan bencana terkait perubahan iklim.

Oleh karena itu, pemerintahan yang tanggap bencana sangat penting untuk mengurangi dampak bencana serta melindungi keselamatan warga.

Dampak bencana baik alam maupun non-alam seperti pandemi, krisis ekonomi, atau konflik sosial dapat menghancurkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang responsif mampu menyediakan sistem perlindungan sosial, pemulihan ekonomi yang cepat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial.

Implementasi Kebijakan

Kabinet Presiden Prabowo dan Menko PMK Pratikno memperkuat kolaborasi multipihak dalam tata kelola pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan pascabencana alam dan nonalam, seperti letusan Gunung Lewotobi, pemulihan Konflik Adonara, kebakaran Kemayoran, dan penanganan bencana banjir Jabodetabek 

Pemerintah juga telah dilakukan berbagai upaya tanggap darurat bencana antara lain pemberian bantuan dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk mengurangi curah hujan yang tinggi. Pemerintah juga telah membangun Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika. Pembangunan gudang logistik ini adalah jawaban dari krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023 yang menewaskan enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).

Urgensi Kebijakan 

Menurut Hasil Survei National Center for Missing & Exploited Children, Indonesia menempati posisi keempat dunia dan kedua di tingkat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan kasus pornografi anak terbanyak. 

Transparency Report mencatat Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemblokiran konten pornografi anak terbanyak pada kuartal II-2022 hingga kuartal I-2024. 

Studi UNICEF menemukan bahwa 89% anak-anak di Indonesia menggunakan gawai pintar selama 5,4 jam per hari, dengan 50,3% di antaranya telah melihat konten bermuatan seksual. 

Sasaran Kerja Kabinet: 

Telah terbit PP 17 / 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur batas usia minimum bagi pengguna media sosial dengan pertimbangan klasifikasi usia anak dan risiko keamanan bagi anak, meliputi upaya pencegahan, penanganan, pengawasan dan pemberian sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik. 

Untuk mencegah pembuatan akun oleh pengguna di bawah umur, Komdigi akan berkolaborasi dengan platform media sosial untuk mewajibkan penerapan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. 

Per Agustus 2025, sudah ada beberapa platform digital yang mengenalkan produknya yang ramah anak, misal Instagram for Teens.

Urgensi Kebijakan 

Sesuai dengan UUD 1945, pendidikan memiliki peran utama dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Setiap anak, termasuk yang berasal dari keluarga tidak mampu, harus mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat berkembang dan berkontribusi bagi negara.

Mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Pendidikan sudah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan menyediakan pendidikan bermutu berasrama bagi anak-anak tidak mampu, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan agar anak-anak tidak mewarisi kondisi ekonomi sulit dari orang tuanya.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA menjadi solusi bagi pelajar tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas, sesuai dengan hak setiap warga negara. Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep boarding school untuk memastikan siswa tidak hanya bersekolah gratis, tetapi juga mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mendukung tumbuh kembang siswa dengan optimal. 

Per awal Agustus 2025, sudah 100 Sekolah Rakyat operasional dari target 200 Sekolah Rakyat operasional di Desember 2025.

Urgensi Kebijakan 

UMKM adalah penopang utama perekonomian Indonesia. Tercatat ada 66 juta unit usaha UMKM di Indonesia yang mempekerjakan 97% dari seluruh angkatan kerja. 

Berdasarkan data yang tercatat di Bank Himbara, pada pertengahan tahun 2024 terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang mengalami kredit macet di bank-bank anggota Himbara. 

Angka ini mencakup pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh peristiwa tertentu, seperti pandemi Covid-19, atau yang menjadi korban bencana alam seperti gempa bumi dan bencana lainnya. 

Angka ini juga mencakup pelaku UMKM yang tidak mampu lagi membayar utang dan utangnya telah jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun, dan utang tersebut sudah berada dalam proses penghapusan buku di bank-bank yang tergabung dalam Himbara. 

Implementasi Kebijakan Kabinet 

Peraturan Pemerintah 47 / 2024 Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dasar hukum untuk menghapus utang macet dengan nilai maksimal sebesar Rp. 500 juta untuk setiap badan usaha, dan batas nilai utang adalah Rp 300 juta untuk individu di bank-bank Himbara.

Pemulihan akses pembiayaan dimana penghapusan utang macet memungkinkan pelaku UMKM yang sebelumnya terdaftar dalam daftar hitam kredit (SLIK) untuk kembali mengakses pembiayaan.

Hal ini menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.

Urgensi Kebijakan 

Meraih 0% kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan membutuhkan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa program bantuan sosial, subsidi dan intervensi ekonomi diberikan tepat sasaran.

Data yang akurat akan mengurangi penyalahgunaan dan kebocoran anggaran karena sistem data yang terintegrasi dapat mencegah adanya individu atau kelompok yang menerima bantuan ganda atau tidak memenuhi syarat penerimaan bantuan.

Kelengkapan dan keakuratan data membuat rencana kebijakan pembangunan dapat lebih tepat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Instruksi Presiden 4 / 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memungkinkan sinergi data antar instansi untuk memiliki satu data kemiskinan nasional. Implementasi DTSEN akan berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah karena tidak adanya tumpang tindih pemberian bantuan maupun program subsidi yang tidak tepat sasaran. 

Salah satu contoh implementasi DTSEN adalah penentuan kelayakan anak yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat, dan keluarganya mendapat bantuan renovasi rumah serta bantuan sosial lainnya.

Urgensi Kebijakan 

UU Nomor 6 Tahun 2023 mengamanahkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di berbagai negara, kebijakan kenaikan UMP yang tepat dapat memberikan stimulus dimana daya beli pekerja akan meningkat.

Penyesuaian upah minimum bisa mengimbangi kenaikan inflasi sehingga pekerja tetap memiliki penghasilan dan daya beli yang stabil, serta meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi Kebijakan Kabinet 

Dengan Peraturan Menaker 16 / 2024, ditentukan kenaikan UMP di tahun 2025 adalah 6,5%. Kenaikan UMP ini cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan karena pendapatan yang meningkat membuat masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

Kenaikan upah mendorong produktivitas karyawan yang pada akhirnya mendorong peningkatan output perusahaan. Potensi pajak penghasilan perusahaan dan karyawan dapat menambah penerimaan negara.

Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan mengurangi potensi ketidakpuasan sosial dan potensi konflik industri. 

Urgensi Kebijakan 

Anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2025 mencapai Rp 78,2 triliun. Angka ini bukan angka yang kecil.

Pemerintah perlu menjamin bantuan tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar rentan dan membutuhkan yang akan menerima bantuan sehingga setiap bantuan yang diberikan memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penerima

Salah satu cara optimalisasi adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi. Dengan sistem penyaluran yang lebih optimal, kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana bansos dapat ditekan.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Bantuan yang lebih tepat sasaran dan tersalurkan secara efisien akan memperkuat daya beli kelompok rentan, yang pada gilirannya juga membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan sistem distribusi yang lebih baik, pemerintah dapat menghindari pemborosan anggaran dan membantu menjaga keseimbangan fiskal negara. 

Bantuan yang diberikan secara lebih adil dan transparan, dapat meminimalisir konflik horizontal.

Urgensi Kebijakan 

Biasanya, tarif pesawat selalu melonjak tinggi jelang libur akhir tahun dan libur Idulfitri. Tarif pesawat yang tinggi mengurangi mobilisasi selama periode yang bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap tarif pesawat, misalkan penetapan biaya parkir pesawat dan harga bahan bakar.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan dengan mengurangi biaya operasional, seperti biaya parkir pesawat dan harga bahan bakar yang lebih murah. Hal ini memungkinkan maskapai untuk menurunkan harga tiket bagi penumpang selama periode tertentu.

Diskon tarif pesawat dan tol mengurangi biaya perjalanan udara dan darat bagi masyarakat yang ingin mudik atau berlibur selama Nataru, Lebaran dan libur tengah tahun. Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang pengeluarannya cukup besar selama periode tersebut.

Urgensi Kebijakan

Pada tahun 2021, terdapat sekitar 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Dari jumlah tersebut, 84% atau sekitar 10,7 juta adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Harga hunian residensial di pasar terus meningkat, membuat masyarakat terutama generasi muda semakin sulit membeli rumah.

Pada tahun 2019, 81 juta generasi milenial di Indonesia belum memiliki rumah sendiri. Hanya 38% dari mereka yang berusia 26-30 tahun dan 40% yang berusia 31-35 tahun yang memiliki rumah.

Implementasi Kebijakan Kabinet 

Pembebasan BPHTB dirancang untuk mendukung kepemilikan rumah layak huni oleh MBR. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan akses hunian layak, dengan penambahan sekitar 1,5 juta rumah tangga pada tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan tersebut.

Pada 25 November 2024, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menandatangani SKB yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk membebaskan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pembangunan rumah untuk MBR.

Urgensi Kebijakan

Berdasarkan data Susenas tahun 2023, sekitar 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 26,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah layak huni. Ekspansi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memungkinkan lebih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau, termasuk suku bunga rendah dan tenor panjang, sehingga meringankan beban rakyat. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Presiden resmi meluncurkan program skema bantuan FLPP untuk mendukung 3 juta rumah murah pada 17 Februari 2025. Kuota awal FLPP tahun 2025 adalah 220.000 unit, dengan alokasi dana Rp. 28,2 triliun., lalu naik jadi 350.000 unit rumah. Per awal Agustus 2025, realisasi KPR subsidi dengan skema FLPP berjumlah 147.000 unit rumah.

Urgensi Kebijakan

Menurut Badan Pusat Statistik, impor beras di tahun 2024 mencapai 4,52 juta ton, naik tajam dari angka impor beras di 2023 yang hanya 3 juta ton dan tahun 2022 sebanyak 429 ribu ton. Beras adalah sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Menurut Badan Pangan Nasional, konsumsi beras tahun 2024 mencapai 31,2 juta ton. Walaupun produksi beras di 2025 naik berkat intervensi Presiden Prabowo untuk tingkatkan HPP gabah dan pangkas birokrasi pupuk subsidi, menurut Badan Pusat Statistik luas panen padi pada 2024 mencapai 10,05 juta hektar - turun 167 ribu hektar dibandingkan 2023. Alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Untuk menjaga swasembada beras, membuat kemampuan ekspor beras dan mengantisipasi penurunan produksi karena alih fungsi lahan, pemerintah menetapkan penciptaan 2 juta hektar lahan baru untuk produksi beras.

Pada tahap awal, sebagian besar usaha pencetakan sawah baru dilakukan di Merauke, Papua Selatan.

Urgensi Kebijakan

Menurut BPS, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di Desember 2024 ada di angka 124,3 - walau angka ini sudah merupakan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini belum memberikan kesejahteraan bagi petani. Kesejahteraan petani sangat tergantung pada harga jual dari gabah. Seringkali harga serap gabah di masa panen bisa turun sampai ke angka Rp. 3.500 / Kg.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Melalui Keputusan Badan Pangan Nasional, mulai tanggal 24 Januari 2025, Perum Bulog wajib menyerap Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dengan harga Rp. 6.500/kilogram tanpa ada rafaksi. Implementasi kebijakan ini berhasil meningkatkan NTUP secara signifikan dan memperkuat cadangan pangan pemerintah di Perum Bulog ke 4,2 juta ton di awal Agustus 2025 - cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri.

Urgensi Kebijakan

UUD 1945 Pasal 33 mengamanatkan 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'. Pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 264 miliar atau sekitar Rp 4.200 triliun. Dari angka ini, 62% atau sekitar Rp. 2.600 triliun merupakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara.

Sebelum ada pengaturan terkait devisa hasil ekspor, sebagian besar keuntungan dari ekspor SDA dapat langsung dibawa ke luar negeri, sehingga likuiditas tidak dapat dimanfaatkan oleh bank-bank di dalam negeri untuk meningkatkan giat ekonomi dalam negeri.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menaksir dampak dari implementasi PP 8 / 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam adalah peningkatan devisa hasil ekspor sebesar USD 80 miliar di 2025, dan USD 100 miliar di 2026.

Peningkatan ini akan memperkuat posisi devisa Indonesia. Cadangan devisa Indonesia di akhir Maret 2025 mencapai USD 157 miliar - dan bertahan tinggi di USD 152 miliar di akhir Juni 2025 walau banyak tekanan eksternal terhadap Rupiah.

Urgensi Kebijakan

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memandatkan kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen yang berlaku tidak hanya untuk barang mewah namun juga untuk barang non mewah mulai 1 Januari 2025. PPN merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Di tahun 2023, pemerintah mencatat penerimaan PPN Rp. 749 triliun.

Sebagai perbandingan, total seluruh penerimaan negara di tahun 2023 adalah Rp. 1.869 triliun. Kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen mendapat respon negatif masyarakat karena daya beli masyarakat yang saat UU dibuat diharapkan sudah pulih dari dampak pandemi COVID-19 ternyata belum sepenuhnya pulih.

Implementasi Kebijakan Kabinet

PMK 131 / 2024 adalah PMK tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

Dengan PMK 131 / 2024, tarif PPN efektif selain untuk barang mewah seperti pembelian jet pribadi dan kapal pesiar pribadi tetap di tarif 11% - dengan demikian menjaga daya beli masyarakat.

Urgensi Kebijakan

PPNBM DTP dan PPN DTP untuk Mobil Listrik dan Bus Listrik diperpanjang untuk mendorong dan memperluas penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Kriteria TKDN dalam Insentif PPNBM DTP dan PPN DTP diterapkan untuk merangsang pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri dan ramah lingkungan.

Perluasan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dapat mendorong perbaikan lingkungan dengan penurunan emisi karbon.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP dan PPnBM DTP untuk kendaraan listrik dan hybrid hingga akhir 2025, sesuai PMK-12/2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Ketentuan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK-12/2025) yang diterbitkan dan mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.

Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli dan mempercepat adopsi kendaraan listrik, dengan insentif 10% PPN DTP untuk mobil dan bus listrik (TKDN >40%), 5% untuk bus listrik (TKDN 20-40%), serta 3% PPnBM DTP untuk kendaraan hybrid.

Urgensi Kebijakan

Meskipun produksi tinggi, konsumsi emas per kapita Indonesia hanya 0,2 gram, peringkat 31 dunia. Harga yang tidak kompetitif dan kurangnya standardisasi emas membatasi permintaan domestik. Indonesia mengekspor gold dore USD 5 miliar dan mengimpor emas batangan USD 2 miliar per tahun.

Bank Emas diharapkan memperluas diversifikasi produk perbankan, mengatasi akses pembiayaan terbatas bagi industri emas, dan memberikan imbal hasil bagi masyarakat yang menyimpan emas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pemerintah resmi meluncurkan Bank Emas pada tanggal 26 Februari 2025 dan menunjuk PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyimpan dan penyedia layanan bank emas pertama di Indonesia. Pengelolaan emas yang lebih optimal melalui Bank Emas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi gold value chain dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB 1,6% atau Rp. 245 Triliun Ekosistem Bank Emas diproyeksikan akan menciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung, yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Urgensi Kebijakan

PT Sritex dan anak perusahaannya mempekerjakan 10.969 pekerja, dengan sebagian besar telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan durasi cukup lama. Setelah 58 tahun beroperasi sejak 1966, PT Sritex dinyatakan pailit pada 1 Maret 2025 karena tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur.

Tanpa perhatian dan intervensi dari pemerintah, PHK massal di PT Sritex akan berdampak luas, tidak hanya terhadap buruh yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada puluhan ribu anggota keluarga mereka yang bergantung pada penghasilan tersebut. Selain itu, ekosistem ekonomi di Solo dan Jawa Tengah, yang selama ini didukung oleh keberadaan industri tekstil ini, turut terdampak akibat berhentinya operasional pabrik.

Implementasi Kebijakan Kabinet 

Pemerintah mendorong skema penyewaan aset Sritex kepada investor baru guna mempertahankan produktivitas pabrik. Langkah ini bertujuan untuk menjaga nilai aset perusahaan serta membuka peluang bagi pekerja terdampak agar dapat kembali bekerja. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk pembayaran pesangon, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta akses terhadap program pelatihan ulang bagi pekerja agar dapat kembali terserap ke industri.

Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mendorong kebijakan insentif bagi UMKM dan industri tekstil lainnya di sekitar Solo agar dapat menyerap tenaga kerja terdampak.

Urgensi Kebijakan

Sekitar 4 juta masyarakat Indonesia bekerja sebagai pengemudi ojek online, melayani hingga 88 juta pengguna aplikasi. Beragam layanan seperti antar-jemput, pembelian, dan lainnya telah membantu mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat luas.

Lapangan kerja yang diciptakan oleh aplikasi pengemudi online telah membantu banyak masyarakat, baik untuk mendapatkan penghasilan rutin maupun tambahan di waktu tertentu. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi aplikasi ojek online. Mengingat hubungan kerja mereka bukan sebagai karyawan, para mitra tidak mendapatkan hak atas Tunjangan Hari Raya.

Sasaran Kerja Kabinet

Presiden Prabowo melalui Menteri Ketenagakerjaan meminta agar pengelola aplikasi pengemudi online memberikan bonus hari raya bagi mitra pengemudi. Melalui pemberian Bonus Hari Raya (BHR) oleh pengelola aplikasi, kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi serta meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. 

Urgensi Kebijakan

APBN 2025 sebesar Rp. 3.621 triliun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan. Namun seringkali pemerintah menganggarkan kegiatan-kegiatan yang tidak esensial seperti perjalanan dinas, kajian- kajian, diskusi-diskusi, yang tidak memiliki efek pengganda ekonomi. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, pemerintah harus mengelola belanja negara dengan disiplin.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi anggaran dengan pengawasan langsung oleh BPKP bersama Kemenkeu dan Kemensetneg. Presiden memimpin dengan memberi contoh. Di lingkungan Istana, perjalanan dinas sangat diminimalkan, rapat dilakukan di kantor atau melalui platform daring, dan seremoni dibuat lebih sederhana. Prinsip efisiensi ini dimulai dari atas sebelum diterapkan di kementerian dan lembaga lainnya.

Pemerintah berhasil melakukan penghematan Rp 306,69 triliun dengan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung swasembada energi dan pangan serta terobosan teknologi yang berdampak pada pengembangan sumber daya manusia.

Urgensi Kebijakan

Sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para pendiri bangsa kita, yaitu sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila, atau sistem ekonomi konstitusi, sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia dan mencapai cita-cita kemerdekaan kita.

Jika menggunakan paham ekonomi konstitusi, maka soal pembangunan, pertanian, prasarana, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, maka pemerintah harus proaktif. Pemerintah harus menjadi pelopor. Dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. Pemerintah harus menjadi pelopor dan melakukan perencanaan pembangunan negara yang matang.

Implementasi Kebijakan

Kabinet Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RPJMN 2025 - 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Pembangunan nasional akan berpedoman pada RPJMN 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025 – 2045. RPJMN 2025 – 2029 menetapkan Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 8% paling lambat di tahun 2029.

Urgensi Kebijakan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia dengan lebar setara dengan 27 negara Uni Eropa. Mengelola negara sebesar ini perlu kemampuan delegasi yang baik. Pemerintah perlu lebih fokus dan responsif terhadap tantangan nasional dan global. Program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), swasembada pangan dapat dijalankan dengan fokus yang lebih tajam dan terarah. Dengan kementerian yang lebih spesifik menangani sektor-sektor penting, pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan tertinggal dapat lebih dioptimalkan.

Implementasi Kebijakan

Presiden Prabowo membentuk kabinet dengan 48 Kementerian yang memiliki fokus yang jelas, seperti Badan Gizi Nasional untuk MBG, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk renovasi sekolah dan kesejahteraan guru, serta Kementerian Kebudayaan untuk pelestarian budaya.

Perubahan nomenklatur dilakukan untuk meningkatkan fokus kerja. Selain itu, kabinet ini terdiri dari pakar di berbagai bidang dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Urgensi Kebijakan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah produk Reformasi yang memanfaatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di tingkat I (Provinsi) dan tingkat II (Kabupaten dan Kota).

Sebagai contoh, penyelenggaraan SD dan SMP adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Kota, sedangkan penyelenggaraan SMA adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Contoh lainnya adalah pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil dari garis pantai adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sedangkan ruang laut setelah 12 mil dari garis pantai adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tahun 2024 mengakibatkan masa jabatan Kepala Daerah serentak dimulai tahun 2025. Masa jabatan Kepala Daerah yang hampir sama waktunya dengan masa jabatan Presiden memberikan kesempatan tersendiri.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Dengan retret Kepala Daerah yang dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Daerah periode 2025-2030, diharapkan seluruh program unggulan Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah terdukung. Program yang perlu dukungan Pemerintah Daerah termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan 3 juta rumah, dan lain sebagainya.

Urgensi Kebijakan

Sebagai negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, Indonesia belum memiliki mobil nasional dengan merek sendiri. Memiliki mobil yang didesain oleh Indonesia, diproduksi dengan komponen dari Indonesia, dan difabrikasi oleh Indonesia, sangat penting untuk ketahanan ekonomi serta ketahanan negara.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Maung buatan PT PINDAD merupakan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada alpalhankam asing sehingga menjadi opsi strategis untuk kendaraan operasional dalam negeri. Dengan ketangguhan, kelincahan, dan keandalan di berbagai medan, Maung menjadi pilihan ideal untuk operasional di daerah rawan dan terpencil.

Pengadaan Maung untuk TNI-Polri bukan belanja mendadak, tetapi direncanakan sejak 2022 dan direalisasikan bertahap. Presiden Prabowo mulai menggunakan Maung sejak hari pertama menjabat pada 20 Oktober 2024, setelah memesan sejak Maret 2024.

Urgensi Kebijakan

Menurut hasil monitoring BSSN, pada tahun 2024 terdapat 300 juta traffic internet di Indonesia yang anomali atau ditenggarai disebabkan oleh serangan siber seperti botnet, trojan dan phishing. Pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mulai berlaku di bulan Oktober 2024.

Serangan siber terhadap instalasi TIK tidak hanya membocorkan data pribadi tapi juga dapat melumpuhkan infrastruktur kritis, seperti bocornya data KPU di Desember 2023 dan lumpuhnya server Bank Syariah Indonesia di Mei 2023. Oleh sebab itu, keberadaan Cyber Security Incident Response Team atau CSIRT memungkinkan instansi untuk merespons serangan siber dengan cepat.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan CSIRT di setiap instansi pemerintah. Instruksi ini merupakan salah satu arahan pertama yang disampaikan Presiden usai pelantikannya.

Per awal Agustus 2025, lebih dari 50% dari 731 instansi pemerintah memiliki CSIRT. Ditargetkan di tahun ini seluruh instansi pemerintah sudah memiliki CSIRT baik dari talenta organik organisasi atau dari luar.

Urgensi Kebijakan

BUMN memiliki peran yang besar dalam ekonomi Indonesia. Total pendapatan BUMN di 2022 mencapai Rp. 2.916 triliun, dengan kontribusi ke pendapatan negara di tahun yang sama dari pajak, PNBP dan dividen mencapai Rp. 548 triliun. Namun dibandingkan dengan total aset BUMN, Return on Asset BUMN hanya 2,2% dan Return on Equity hanya 6,2% - mengindikasikan BUMN belum dikelola dengan optimal. Praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih marak terjadi. Misalnya, sejak tahun 2004-2024, KPK menangani 168 perkara tindak pidana korupsi (TPK) di lingkungan BUMN dan BUMD.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pada November 2024, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Polkam Budi Gunawan menerbitkan Keputusan Menko Polkam 151 / 2024 membentuk tujuh desk, salah satunya Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Sudah lebih dari Rp 1.000 triliun yang negara diselamatkan dari hasil pengungkapan korupsi selama 300 hari pertama masa kerja Kabinet Merah Putih. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina menjadi tantangan bagi tata kelola BUMN, namun juga menjadi momentum bersih-bersih dan reformasi untuk memperkuat transparansi dan efektivitas.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memuat perubahan signifikan yang bertujuan meningkatkan tata kelola dan kinerja BUMN melalui penguatan prinsip transparansi, efisiensi, dan pengawasan internal.

Urgensi Kebijakan

Pada tahun 2024, negara anggota BRICS berkontribusi pada lebih dari 40% populasi dunia dan 30% dari PDB dunia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan kekuatan besar, dan fragmentasi sistem perdagangan internasional, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu kelompok saja. Dengan menjadi bagian dari BRICS, sebuah negara dapat mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu dan menguatkan kerjasama antar negara berkembang.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri RI Sugiono ke KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (22-24 Oktober 2024) untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS.

Pada 6 Januari 2025, Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah mendapat persetujuan konsensus dari seluruh anggota.

Presiden Prabowo hadir dalam pertemuan BRICS pertamanya pada tanggal 6-7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Urgensi Kebijakan

The Developing Eight (D-8), sebuah organisasi ekonomi negara berkembang muslim yang terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, merupakan sebuah kekuatan transformatif dan menyimpan potensi yang sangat besar. Potensi sangat besar yang dimiliki setiap anggota D-8, terutama pemanfaatan ekonomi biru, dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setiap anggotanya Secara keseluruhan, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga secara global dengan gabungan PDB sebesar USD4,81 triliun pada tahun 2023.

Implementasi Kebijakan Kabinet

Pada 19 Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Organisasi Kerja Sama Ekonomi Delapan Negara Berkembang (Development Eight/D-8) untuk bersiap menerima rotasi kepemimpinan organisasi tersebut.

Dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan Indonesia efektif 1 Januari 2026, Presiden Prabowo mengajak negara anggota D-8 untuk memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama demi memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat.

Urgensi Kebijakan

Perputaran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi hubungan baik kita dengan negara-negara mitra dagang dan mitra investasi.

Di tahun 2024, total ekspor Indonesia mencapai USD 264 milyar, setara Rp. 4.350 triliun - dengan mitra dagang utama Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Di tahun 2024, total investasi asing mencapai Rp. 1.700 triliun - atau lebih dari 52,5% dari seluruh investasi yang direalisasikan di Indonesia.

Implementasi Kebijakan

Karena menjaga relasi dengan negara sahabat sangat penting, Presiden Prabowo telah menyempatkan hadir dalam pertemuan multilateral seperti APEC, G20, ASEAN, BRICS dan D8. Presiden Prabowo juga dijadwalkan hadir dalam Sidang Umum PBB di New York, September 2025.

Sampai dengan awal Agustus 2025, Presiden Prabowo telah mengunjungi diantaranya Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Turkiye, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Malaysia, Singapura, Thailand, Brasil, Inggris Raya, Ceko, Russia, Arab Saudi, Brasil, Perancis, Belarus, dan bertemu dengan pimpinan negara sahabat di negaranya.

Presiden Prabowo telah menerima pimpinan negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta atau di Istana Kepresidenan Bogor, diantaranya Presiden Perancis, Presiden Turkiye, PM Tiongkok, PM Australia, PM Fiji, PM Jepang, dan PM Singapura.

Dari pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral yang sudah dilakukan, Presiden Prabowo berhasil mendapatkan komitmen investasi baru lebih dari Rp 1.000 triliun.