Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama ingin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan untuk mengaudit proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Audit BPK itu diperlukan untuk menelusuri penyebab pembiayaan proyek itu harus dihentikan.
"Kalau dihentikan apa benar kontraknya selesai. Nah kalau sekarang punya anggaran lagi diteruskan berarti bukan multiyears kan. Atau masih multiyears. Nah ini butuh BPK atau BPKP yang kasih saran," ujar Basuki di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, (23/4/2013).
Ia mengaku enggan mengajukan surat perpanjangan multiyears agar pembangunan jalan layang itu dilanjutkan, sebelum BPK atau BKPB mengauditnya.
"Kalau kami menafsirkan sendiri multiyears kasihin dia. Kalau musti tender bagaimana," kata Ahok.
"Ini mesti kita cek, kita lebih baik saran BPK karena peraturannya begitu. Kalau BPKP atau BPK mengatakan ya, ya iya," ujar Ahok yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu.(Adi)
"Kalau dihentikan apa benar kontraknya selesai. Nah kalau sekarang punya anggaran lagi diteruskan berarti bukan multiyears kan. Atau masih multiyears. Nah ini butuh BPK atau BPKP yang kasih saran," ujar Basuki di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, (23/4/2013).
Ia mengaku enggan mengajukan surat perpanjangan multiyears agar pembangunan jalan layang itu dilanjutkan, sebelum BPK atau BKPB mengauditnya.
"Kalau kami menafsirkan sendiri multiyears kasihin dia. Kalau musti tender bagaimana," kata Ahok.
"Ini mesti kita cek, kita lebih baik saran BPK karena peraturannya begitu. Kalau BPKP atau BPK mengatakan ya, ya iya," ujar Ahok yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu.(Adi)
