Jadi Menteri ATR/BPN, AHY Akui Tak Punya Keahlian di Bidang Agraria

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkantor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

oleh Jonathan Pandapotan Purba diperbarui 21 Feb 2024, 23:06 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Nur Habibie/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkantor di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Resminya ia berkantor pertama kali ini setelah melaksanakan serah terima jabatan dengan Hadi Tjahjanto yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Meski resmi menjadi Menteri ATR/BPN, ternyata Ketua Umum Demokrat ini mengaku, tidak memiliki keahlian dalam jabatan yang kini diembannya tersebut.

"Sama seperti Pak Hadi, kami jalurnya jalur militer. Jadi tentu saya pasti Pak Presiden Jokowi tidak memberikan amanah ini atas keahlian, jadi saya tidak datang dengan sebuah keahlian, yang ahli adalah para dirjen, direktur, kasubdit," kata AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2).

Dalam kesempatan itu, putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengaku, belum hafal pada struktur yang ada di Kementerian ATR/BPN.

"Kalau beliau-beliau saya lihat pengalaman dan rekam jejaknya luar biasa, saya tentu tidak bsa menghadirkan itu, karena secara jujur itu bukan keahlian saya. Tetapi insya Allah saya hadir dengan niat baik dan dedikasi, dan tentunya dengan leadership dan manajemen," ujarnya.

"Mudah-mudahan ini jadi bagian utuh dari keahlian dan pengabdian panjang bapak ibu di jajaran ATR/BPN. Jadi bapak ibu sekali lagi saya ingin belajar dan harus belajar cepat, karena kalau belajar lama sudah selesai waktunya," sambungnya.

2 dari 2 halaman

Titipan Presiden kepada AHY

Pada sambutannya itu, AHY pun mengungkapkan, jika dirinya dititipkan tiga hal oleh Jokowi yang merupakan sebagai orang nomor satu di Indonesia saat ini.

"Pertama segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin kapabel, semakin kredibel yaitu sertifikasi elektronik. Semalam saya diberikan arahan Pak Hadi, termasuk sengekta tanah tumpang tindih termasuk hal praktik yang melawn hukum yang selama ini dilakukan mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah akan saya lanjutkan," pungkasnya.

Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya