Ganjar Pranowo Temui Uskup Ruteng, Tegaskan di Atas Politik Ada Moral dan Etika

Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, bertemu Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, di Ruteng, Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 26 Jan 2024, 14:24 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, bertemu Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, di Ruteng, Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, bertemu Uskup Ruteng, Mgr Siprianus Hormat, di Ruteng, Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Ganjar Pranowo diterima dengan tarian adat Manggarai, yakni Kapu san dipakaikan selendang dan topi Songke Manggarai.

Dalam sambutannya, Uskup Ruteng Mgr Siprianus menyatakan, pentingnya seorang pemimpin menjaga etika dan moral.

"Sebagai pemimpin rohani, saya juga ingin menekankan pentingnya etika dalam kepemimpinan politik. Kepemimpinan yang bermoral dan beretika akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Semoga dan harapan kami semua Bapak Ganjar Pranowo dapat menjadi teladan," kata Uskup Ruteng.

Ganjar menyatakan sepakat dengan Uskup. Ia menekankan pentingnya etika di atas politik.

"Pesannya tadi menusuk jantung saya. Mengingatkan kepada kita bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan, ada moral, ada etika. Dan politik jauh dari moral, menjadi tidak bermanfaat," kata Ganjar.

Ganjar juga menekankan bahwa dirinya dan Mahfud Md tidak memiliki beban dan keresahan apa pun dalam kontestasi pilpres 2024.

Ia menyebut tuannya adalah rakyat, dan rakyatlah yang menentukan kemenangan, bukan para elite.

"Publiklah tuan saya, rakyatlah tuan saya yang akan memilih. Maka dengan paksaan seperti apa pun, ketika rakyat sudah menentukan, tidak ada yang bisa memaksakan," kata Ganjar.

"Uskup pakai bahasa latin, saya juga bisa. 'Vox Populi Vox dei'," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Ganjar soal Jokowi akan Kampanye: Akan Dicatat dalam Sejarah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama dengan bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana, Senin (30/10/2023). (Instagram Anies Baswedan)

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menghormati pilihan politik Jokowi untuk turun gunung membantu anaknya memenangkan pilpres 2024.

"Kalau umpama beliau turun gunung kan statement-nya sudah disampaikan, boleh loh presiden kampanye, saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," ujar Ganjar pada acara diskusi di stasiun TV, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/1/2024).

Menurut Ganjar, pernyataan Jokowi dapat dinilai sendiri oleh masyarakat dan juga akan menjadi catatan buruk dalam sejarah, karena ada fatsun politik, moral, dan etika yang harus dijaga di dalam demokrasi. 

"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar. 

Meski demikian, Ganjar menyampaikan, ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi, dan hal itu harus dimulai dari elit politik 

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini, kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, Machiavelli. Segala cara akan digunakan," kata Ganjar. 

 

3 dari 3 halaman

Ganjar dan Mahfud Punya Tanggung Jawab Moral

Pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. [Foto: IG/@ganjar_pranowo & X/@ganjarpranowo]

Selain itu, Ganjar mengatakan, bersama Mahfud Md masih memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Hal itulah yang mendorong Mahfud Md memutuskan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam, untuk menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest. 

"Kita masih punya kok bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Jangan dilanggar, itu tidak elok, tidak etis, ada moral fatsun, ada regulasinya," ujar Ganjar. 

Mantan gubernur Jateng itu mengingatkan, setiap pejabat publik bertanggung-jawab untuk menjaga netralitas dan tidak menghalalkan segala cara termasuk mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan instansi atau pribadi demi memenangkan pemilu. 

"Ya kan ada klaimnya, ini dari kami, ketika memberikan bantuan. Jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya, ini dari kami lho, kan kita tahu diksinya. Kita tahu cara berkomunikasi, kita tahu lubang jarum yang kecil itu mau dimasukin dari mana untuk menghalalkan," kata Ganjar Pranowo.

"Makanya saya bilang tadi, kalau semua sudah bebas-bebasan, maka yang terjadi adalah Machiavelli. Aturan hanya sekadar aturan dan pasti orang akan bisa mengangkangi, dan kita akan diketawai oleh rakyat," pungkas Ganjar.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya