Machfud-Mujiaman Jelaskan Program BLT hingga Pengembangan Kampung Kumuh saat Debat Kedua

Pasangan calon wali dan wakil Wali Kota Surabaya, nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno menjelaskan sejumlah program mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT).

oleh Dian Kurniawan diperbarui 18 Nov 2020, 21:54 WIB
Pasangan calon wali dan wakil Wali Kota Surabaya, nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno saat debat pilkada

Liputan6.com, Jakarta Pasangan calon wali dan wakil Wali Kota Surabaya, nomor urut dua, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno menjelaskan sejumlah program mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga pengembangan kampung kumuh pada debat publik sesi kedua Pilkada Surabaya 2020, Rabu (18/11/2020).

Beberapa program yang telah disiapkan tersebut yang akan dilakukan dalam menghadapi kemiskinan di Surabaya. Berdasar data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dari total 3.095.026 juta warga Surabaya masih ada 130.550 warga miskin.

Melihat kondisi itu, Machfud Arifin mengaku, telah menyiapkan program. Di antaranya memberikan pendidikan gratis kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau masyarakat tidak mampu, kemudian memberikan BLT Rp 1 juta kepada setiap Kartu Keluarga (KK) yang masuk MBR, serta memperkuat jaminan kesehatan kepada masyarakat.

“Lalu akan kita lakukan bedah rumah sebanyak 2.000 per tahun. Lalu bagi yang tidak tercover bantuan dari pusat akan dicover dari Pemkot,” ujar mantan Kapolda Jatim itu.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Buka Lapangan Kerja

Sementara itu, Mujiaman Sukirno menambahkan, dalam memperkuat ekonomi rakyat pasangan MAJU akan membuka 100 ribu lapangan kerja per tahun. Serta memberikan pendanaan bagi UMKM yang selama ini belum mendapat perhatian.

“Lapangan kerja kita ciptakan bukan sekadar bantuan tapi pekerjaan yang bisa dibanggakan. Ada dua yakni bisnis formal dengan sertifikasi yang menjadi syarat, sedangkan bisnis informal kita perkuat pendanaan bagi mereka,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dalam pengembangan kampung-kampung kumuh disiapkan Rp 150 juta per tahun untuk memenuhi semua kekurangan yang ada. Misalnya, masih banyak kampung-kampung tidak memiliki jamban, kemudian saluran sanitasi yang jelek dan sebagainya. “Surabaya sekarang harus dibangun dari kampung,” pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya