Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berkata China sering tidak terima karena Susi Pudjiastuti pernah menenggelamkan kapal mereka. China cenderung tidak terima atas tuduhan illegal fishing.
"Pada masa ibu Susi itu biasanya (kapal pencuri ikan) diproses hukum lalu nanti pengadilan mengatakan benar melakukan illegal fishing kemudian dimusnahkan barang bukti kemudian itu ada istilah tenggelamkan," ucap Hikmahanto Juwana pada diskusi Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDDC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).
Baca Juga
Advertisement
"China selalu protes karena kalau dari segi perspektif pemerintah China, nelayan (mereka) sah kok," lanjutnya.
Kedatangan China ke Laut China Selatan hingga Natuna ternyata juga punya motif bisnis. Mas Achmad Sentosa, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, berkata kondisi Laut Kuning dan Laut China Timur sedang kronis akibat overfishing.
China memang punya predikat eksportir ikan terbesar dan konsumsi ikan di negaranya juga tinggi. Alhasil, nelayan China pun masuk ke wilayah negara lain.
"Konsusmi ikan di China dan kemampuan ekspor china yang terbesar di dunia ingin dipertahankan," ujar Achmad. "Jadi merambah ke wilayah kita," jelasnya.
Lebih lanjut, Hikmahanto berkata China datang ke Natuna untuk mempertegas klaim Sembilan Garis Putus mereka agar tak sekadar di peta saja. China pun menunggu bergantinya pemerintahan untuk melihat apakah ada inkonsistensi terhadap Natuna.
Ia pun mendukung agar kebijakan menenggelamkan kapal yang sebelumnya perah dilakukan Susi Pudjiastuti agar kembali dilanjutkan.
"Menurut saya yang soal (kebijakan) tenggelam-tenggelam diteruskan," pungasknya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Luhut Bantah Pemerintah Melunak ke China Soal Natuna
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah pemerintah melunak dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.
"Siapa lunak? Apanya yang lunak? Apanya kurang tegas. Kita tidak pernah mau ada negosiasi batas teritori kita. Kapan kita pernah ngomong? Tidak pernah, koreksi loh. Jangan asal ngomong" kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Luhut menegaskan, tidak pernah main-main dalam hal kedaulatan rakyat. Apalagi menyangkut dengan batas wilayah Indonesia. Selama itu melanggar maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.
Hanya saja kata dia, pemerintah tidak bisa asal menenggelamkan kapal-kapal asing. Sebab menurutnya itu tidak perlu lantaran banyak cara lain untuk menyikapi persoalan tersebut.
"Kita nggak bisa bilang tenggelamin-tenggelamin, nggak perlu gitu juga," tandas dia.
Advertisement
