Absen Sidang Etik Perdana Dewas KPK, Nurul Ghufron: Saya Sengaja

Baginya proses laporan itu perlu dimaknai sebagai hal yang lumrah saja. Pun pada saat dia membantu memutasi ASN yang merupakan orang kenalannya itu tidak ada upah yang didapatkannya.

"Feedback maksudnya apa? Duit? Duit ataupun hadiah atau apapun saya tidak dapat apapun dan tidak minta apapun," pungkas Ghufron.

Ghufron mengaku masih akan pikir-pikir lagi bila pada akhir Dewas memilih menggelar sidang etik tanpa dirinya pada 14 Mei nanti. Ia masih berkutat akan gugatan di PTUN harus jadi pertimbangan untuk ditunda.

"Saya masih akan mempertimbangkan dan kami berharap sekali lagi, prosedur hukum ini adalah sama-sama produk hukum ya. Dewas adalah produk hukum, gugatan kami adalah ke PTUN adalah prosedur hukum. Tetapi perlu diketahui, bahwa ketika ada benturan kepentingan kewajiban hukum di suatu saat diundang ada dua kewajiban hukum yang sama, maka hukum kita sudah memberikan ketegasan, yaitu prioritasnya kepada kewajiban hukum yang paling tinggi," ucapnya.

"Etik diatur di Perdewas, sedangkan gugatan TUN kami diatur di UU 5/1986 dan UU MA mengatakan bahwa semua sengketa harus diakhiri di pengadilan. Oleh karena itu, kami berharap kalau sudah proses hukumnya sudah ada di pengadilan, mari kita sama sama menghormati dan mentaati ketentuan hukum," Ghufron menambahkan.

Sebagiamana diketahui, sidang etik perdana Nurul Ghufron ditunda sementara oleh Dewas KPK, lantaran yang bersangkutan tidak hadir. "Sidang (etik Nurul Ghufron) ditunda tanggal 14 Mei 2024," kata anggota Dewas KPK, Syamsudin Harris saat dikonfirmasi, Kamis (2/5).

Syamsudin menerangkan sidang Ghufron tadinya sudah sempat dibuka oleh Dewas KPK. Lalu langsung ditutup karena ketidak hadiran Ghufron di gedung Dewas.

Penundaan tersebut lantaran sehubungan dengan Ghufron yang sempat melaporkan anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dianggap melebihi batas.

"Karena NG tidak hadir dengan alasan dia sedang menggugat Dewas melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Syamsudin.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com