Makna Sikap Diam Said Aqil Saat Ditanya Peluang Jadi Cawapres Jokowi

Imdadun mengatakan memilih pemimpin tak bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Butuh proses perenungan, bahkan salat Istikharah.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Agu 2018, 10:02 WIB
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj memberikan sambutan pada acara Deklarasi Said Aqil Siroj (SAS) Institute di Jakarta, Rabu,(1/8). SAS Institute sebuah organisasi simbol perjuangan gagasan Islam Nusantara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute Imdadun Rahmat menilai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (NU) Said Aqil Siroj belum menentukan pilihannya di Pilpres 2019. Menurut dia, Said Aqil tengah mencari sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin negeri ini.

"Kiai Said adalah milik seluruh warga NU. Dan warga NU sendiri tersebar di mana-mana. Jadi, mungkin Kiai Said belum menentukan pilihan terkait sikap itu," ujar Imdadun melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Agustus 2019.

Imdadun mengatakan memilih pemimpin tak bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Butuh proses perenungan, bahkan salat istikharah.

Pernyataan Imdadun ini menanggapi bungkamnya Said Aqil saat ditanya kemungkinan dirinya menjadi kandidat calon wakil presiden. "PBNU tidak pilih, karena dia organisasi bukan partai politik," kata Said Aqil.

Dalam peluncuran Said Aqil Siradj Institute, yang dihadiri tokoh-tokoh nasional dan pimpinan partai politik, Said bungkam soal sikapnya di Pilpres. Dalam tausiah kebangsaan, Said memberi sejumlah catatan kritis terhadap pemerintah, terkait pemerataan.

"Warga NU yang selama ini berjualan bakso, narik becak hidupnya ya begitu-begitu saja. Belum ada perubahan. Kita tidak anti pada konglomerat. Tapi yang lebih penting bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan kesejahteraan," ujar Said Aqil.

 

 

2 dari 2 halaman

Dana Pinjaman Rp 1,5 Triliun

Said juga menyinggung terkait dana yang diberikan pemerintah kepada NU adalah pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun.  Namun, karena bunga pinjaman dari pemerintah 9 persen, dana itu belum bisa dikelola, karena dirasa masih cukup berat untuk didistribusikan ke masyarakat.

Dalam peluncuran tersebut, terlihat hadir Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

 

Reporter: Rizky Andwika

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya