Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan Parlemen (DPR/MPR/MPR) terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3.
"MoU ini tidak ada kaitannya dengan MD3," ujar Kapolri Tito di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.
Advertisement
Menurutnya, MoU antara Parlemen dan Polri soal peningkatan pengamanan sudah sejak lama dibicarakan.
"Karena sudah dibicarakan sejak 2003 mengenai sistem pengamanan, MD3 kan barusan," tegas Kapolri.
Teken MoU
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang peningkatan pengamanan di lingkungan parlemen.
"Acara ini sangat penting kita lakukan dalam upaya meningkatkan marwah lembaga negara baik DPR RI maupun MPR RI dan DPD RI dari sisi keamanan bukan dari sisi kritik dan imunisasi," ujar Bamsoet.
Dia menjelaskan, ini merupakan salah satu tanggung jawab Polri dalam rangka ikut menjaga keamanan seluruh objek vital termasuk lingkungan Parlemen ini.
Di mana, kata Bamsoet, di dalam lingkungan Parlemen terdapat tiga lembaga penting yaitu DPR, MPR, dan DPD.
Advertisement
