Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan langkah pemerintah untuk menerapkan pungutan dana ketahanan energi (DKE). Lantaran itu akan membebani konsumen karena mesti mengeluarkan biaya lebih.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menegaskan, seharusnya pungutan itu tidak dibebankan pada konsumen. "Kalau pandangan YLKI DKE bukan kewajiban konsumen itu kewajiban negara," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Pemerintah sendiri menyatakan akan menggunakan dana tersebut guna mengembangkan energi baru terbarukan. Meski pelaksanaannya ditunda, pemerintah bakal melaksanakan pungutan itu.
Baca Juga
Advertisement
Seharusnya, Sudaryatmo mengatakan pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan dengan alokasi negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Benar pengembangan energi dilakukan tapi tidak harus dilakukan konsumen, ini dianggarkan APBN harusnya itu," tegas dia.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, penundaan DKE sesuai dengan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sudirman mengatakan, pungutan dana akan dimasukan melalui mekanisme APBNP 2016.
"Menghindari kontroversi yang muncul, konsekuensinya maka harga BBM akan dikenakan harga baru yang tidak lagi ditambahu dengan penghimpunan dana pengembangan energi ini," kata Sudirman.
Pihaknya menuturkan, DKE akan menggunakan nama baru yakni dana pengembangan energi terbarukan. "Kami mengejar target penggunaan energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025," tandas dia. (Amd/Ahm)
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6
