Liputan6.com, Jakarta - Tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi terkait pembahasan APBN perubahan Kementerian ESDM Sutan Bhatoegana telah mengajukan permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan atas penetapan Sutan sebagai tersangka itu diakui mengikuti Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang memenangkan gugatan serupa terhadap KPK.
Menurut kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana, dengan dikabulkannya permohonan praperadilan BG maka telah berlaku azas yurisprudensi.
"(Kita ajukan praperadilan) Karena melihat yurisprudensi Budi Gunawan. Waktu Sutan belum ditangkap kan belum ada yurisprundensinya. Memangnya nggak boleh (saya ajukan praperadilan)?" ujar Eggi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak seperti aliran Anglo-Saxon yang menganut freie rechtslehre, dimana membolehkan hakim untuk menciptakan hukum (judge made law). Sistem hukum di Indonesia menganut aliran rechtsvinding yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.
Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi juga pernah mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan bukanlah merupakan yurisprudensi atau sumber rujukan putusan perkara.
"Kami pada dasarnya menghormati proses praperadilan. Namun, putusan praperadilan terkait penetapan tersangka bukan merupakan yurisprudensi. Karena itu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi hal itu," kata Johan, Kamis 26 Febuari 2015.
Sutan Bhatoegana resmi jadi tersangka pada 14 Mei 2014. Dia diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan Kementerian ESDM era Menteri Jero Wacik di Komisi VII DPR yang dipimpinnya.
Politikus Partai Demokrat itu dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Mut)
Alasan Sutan Bhatoegana Ajukan Praperadilan terhadap KPK
Tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi terkait pembahasan APBNP Kementerian ESDM Sutan Bhatoegana telah mengajukan praperadilan.
diperbarui 26 Mar 2015, 17:31 WIBSutan Bhatoegana menaiki mobil yang telah menjemputnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/2/2015).Sutan menjadi tersangka kasus korupsi di Kementerian ESDM (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hasil Almeria Vs Barcelona: Brace Fermin Lopez Antar Barca Tekuk Tuan Rumah
Saling Melengkapi, 4 Pasangan Zodiak Ini Sulit Dipisahkan
Waspada Hoaks Hasil Produk AI Selama Pilkada, Pemerintah Diminta Antisipasi
Bayern Munchen Berubah Pikiran dengan Thomas Tuchel
75% Pekerja Sudah Pakai AI Tapi Tak Mau Mengakuinya, Simak Alasan
Pemkot Surabaya Imbau SD-SMP Negeri dan Swasta Tak Gelar Study Tour ke Luar Kota
Dipastikan Sehat dan Bergizi, Simak 6 Makanan untuk Lansia
Rute Kereta Mewah Baru di Vietnam, Tawarkan Pengalaman Ngeteh Cantik Sambil Memandang Pantai dari dalam Gerbong
Pesan Terbuka Tamara Bleszynski Diduga untuk Teuku Rassya: Aku Ini Ibumu, Doaku Sepanjang Masa
Simak 26 Titik Ganjil Genap Jakarta yang Berlaku Jelang Akhir Pekan, Jumat 17 Mei 2024
10 Potret Absurd Benda Nyangkut di Kabel Listrik, Ada Jemuran Hingga Mobil
Jadwal dan Hasil Championship Series BRI Liga 1 2023/2024: Siapa Rebut Gelar Juara?