LSI: Ketegasan Menteri Susi Dongkrak Persepsi Positif Jokowi

Ia menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi.

oleh Liputan6 diperbarui 20 Feb 2015, 05:47 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri Rapat Kerja dengan para senator Komite II DPD RI, Jakarta, Rabu (5/11/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Surabaya - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menilai ketegasan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mampu mendongkrak persepsi positif masyarakat terhadap kinerja di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Hal penting yang mendongkraknya yakni ketegasan Susi memerangi peredaran ikan ilegal dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/2/2015).

Ia menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan pada survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi. Survei digelar 10-18 Januari 2015, dengan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dengan margin error plus minus 2,9 persen.

"Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa 62 persen masyarakat masih mempersepsi positif kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, hampir setara dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dua periode memimpin Indonesia, yakni pada 2004 dan 2009.

Menurut dia, faktor lain yang ikut mempengaruhi kepercayaan publik adalah keberadaan dan pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dengan demikian, kata dia, rakyat Indonesia mayoritas masih percaya terhadap kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.

"Presiden Jokowi memiliki cara untuk menunjukkan bahwa sebagai Presiden dia mampu menyelesaikan berbagai masalah dan isu yang paling mutakhir, yakni konflik antara Polri dan KPK," kata dia. (Ant/Ado)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya