Liputan6.com, Jakarta Tim pemenangan pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) angkat suara, terkait adanya dugaan pengerahan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI kepada masyarakat, untuk memilih pasangan tertentu di beberapa daerah.
Ketua tim pemenangan pasangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada tindakan tegas atas preseden buruk yang dilakukan anggota Babinsa TNI. Sebab, Presiden SBY telah mengingatkan TNI dan Polri untuk netral saat Pilpres dan harus menghindari kepentingan politik praktis.
"Keberadaan Babinsa jika memang begitu harus dievaluasi, yang harusnya mengayomi malah mengintimidasi. Jangan cederai Pilpres ini," ujar Tjahjo dalam jumpa pers di Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2014).
"Kepentingan politik praktis harus dihindari TNI dan Polri. Prajurit TNI jelas dilarang terlibat politik praktis. Artinya, dari panglima hingga Babinsa melakukan pendataan masyarakat terkait Pilpres tidak ada dasar hukumnya," tegas Tjahjo.
Pada kesempatan sama, juru bicara pasangan Jokowi-JK Anies Baswedan mengatakan, netralitas TNI dan Polri sejak reformasi telah menjadi contoh tidak hanya di Indonesia, tapi juga berbagai tempat di dunia. Maka itu tindakan ini dinilainya mencederai reformasi.
"Beberapa waktu ini kita mendengar laporan dan kejadian di mana ada oknum-oknum yang terlibat penggiringan dan pengarahan terhadap masyarakat. Menurut kami itu mencederai langkah-langkah transformasi reformasi yang sudah dilakukan TNI," tegas mantan Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Pada kesempatan berbeda, tim pemenangan Jokowi-JK lainnya Teten Masduki juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas terhadap kasus ini. Aktivis anti korupsi ini mengatakan hal tersebut saat menemani Jokowi ke Bawaslu.
"Mengenai Babinsa indikasinya bukan hanya satu, tapi masif. Ini soal komitmen pimpinan TNI untuk netral dalam Pemilu. Harus ada peringatan dari Bawaslu mengenai masalah ini," tegas Teten. (Sss)
Tjahjo PDIP: Babinsa Jangan Cederai Pilpres, Harus Dievaluasi
Dugaan pengerahan anggota Babinsa kepada masyarakat untuk memilih pasangan capres tertentu juga dianggap mencederai reformasi.
diperbarui 07 Jun 2014, 17:41 WIBSekjen PDIP Tjahjo Kumolo. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sopir Bus Maut Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jabar: Polisi Sudah Profesional
Rasulullah Melarang Berdoa Minta Kesabaran Sempurna, Ini Alasannya Kata Gus Baha
Viral Pegawai Kemenhub Bersumpah Sambil Injak Alquran, Polisi Selidiki
Film ‘Do You See What I See’ Sudah Tayang di Bioskop, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemainnya
5 Bek Terbaik Real Madrid Sepanjang Masa, Temboh Kokoh di Pertahanan
Komet Tsuchinshan, Tamu yang Menghiasi Langit Malam
Pesawat Wings Air Gagal Mendarat Akibat Erupsi Gunung Ile Lewotolok
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024
Golkar Ajak Koalisi Indonesia Maju Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024
Penyidikan Korupsi Pengadaan BBM Tuntas, Uang Miliaran Rupiah Disita Polres Rokan Hulu
Suami Orgasme Duluan Sementara Istri belum Puas, Bagaimana Hukumnya?
Enzy Storia Ikut Sentil Bea Cukai, Akui Tidak Menebus Tas karena Tingginya Harga Pajak