Sukses

Ketum ProJo Pastikan Jokowi Tak Cawe-Cawe di Pilkada Serentak 2024

Menurut Budi Arie, Jokowi belum memberikan arahan kepada relawannya terkait Pilkada 2024. Namun, Budi menuturkan ProJo siap mendukung calon kepala daerah yang serius membangun daerahnya.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak akan cawe-cawe atau ikut campur di Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, Jokowi selama ini hanya menampung aspirasi dari sejumlah pihak saja.

"Enggak lah (Jokowi cawe-cawe). Presiden cuma menampung aspirasi aja, masa istilahnya cawe-cawe," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Menurut dia, Jokowi belum memberikan arahan kepada relawannya terkait Pilkada 2024. Namun, Budi menuturkan ProJo siap mendukung calon kepala daerah yang serius membangun daerahnya.

"Kalau serius dia berarti bener-bener mau bekerja sepenuh hati untuk memajukan daerahnya karena Indonesia maju enggak mungkin daerahnya tertinggal," jelasnya.

Disisi lain, Budi membuka kemungkinan ProJo mendukung calon kepala daerah yang juga didukung partai-partai koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia pun berharap kedepannya tokoh yang didukung KIM sama dengan yang ingin didukung ProJo.

"Kita usahakan begitu. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan pendapat sesama koalisi," tutur Budi.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengatakan organisasinya mendukung menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bobby Nasution maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Dia siap mengerahkan relawan ProJo untuk menenangkan Wali Kota Medan itu.

"Dukung kita dukung (Bobby). Pasti (relawan dikerahin) buat Pilkada Serentak," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Tak hanya itu, kata dia, ProJo juga mendukung Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana, Sendi Fardiansyah dan Asisten Pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto. Sendi maju di Pilkada Kota Bogor, sementara Devid maju Pilbup Boyolali 2024.

"Dukung. Udah bener itu. Jago-jago semuanya," ujarnya.

Sementara untuk Pilkada Jawa Barat, Budi menuturkan ProJo belum memutuskan arah dukungannya. Disisi lain, ProJo mendukung Airin Rachmi Diany untuk maju Pilkada Banten 2024.

"Tunggu. Masih digodok semua. Belum ada yang pasti kecuali Banten yah. Banten Bu Airin," ucap Budi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Usai Putusan MK, PDIP Khawatir Ada Kecurangan Terstruktur dan Masif Saat Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku khawatir akan terjadi berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan. Terutama pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang.

"Mengingat berbagai kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," ujar Hasto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pilkada di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (22/4/2024) malam.

Hasto mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya didasarkan dengan hati nurani.

"Bahwa keputusan hakim MK seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jernih berdasarkan suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan UUD NRI 1945 dengan selurus-lurusnya," kata Hasto.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran dalam putusan PHPU untuk pilpres 2024.

"Jadi, kami mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa pilpres di MK ada tiga hakim MK yang memberikan suatu penilaian kritis, dissenting opinion terhadap pelaksanaan pilpres," ujar dia.

Meski begitu, Hasto mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK. Namun, perjuangan PDIP akan terus berjalan dengan berbagai cara termasuk melalui PTUN.

"PDI Perjuangan menghormati keputusan MK, dan akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN," imbuh Hasto.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini