Kapan Smartfren Sediakan Layanan 4G LTE?

Liputan6.com, Jakarta - PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) dikabarkan tengah menyiapkan layanan berbasis teknologi TDD-LTE (time division duplexing long term evolution). Teknologi itu akan dipakai penyedia layanan telekomunikasi di alokasi frekuensi 2,3 Ghz yang baru didapatkannya dari hasil penggusuran dari jaringan 1,9 Ghz.

Muhammad Ridwan Effendi, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membenarkan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi berbasis CDMA itu tengah menyediakan infrastruktur layanan memakai teknologi komunikasi terbaru, 4G LTE.

"Kan mereka sudah mulai urus pembangunan jaringan yang berjalan di atas teknologi TDD LTE di frekuensi 2,3 Ghz karena memang sudah mendapat lisensi penggunaan teknologi netral di jaringannya. Waktu pembangunannya tergantung seberapa cepat mereka saja," ungkap Ridwan.

Ridwan juga menyebutkan bahwa setelah jaringan yang dimiliki Smartfren di frekuensi telah selesai dibangun dan memakai teknologi 4G LTE harus melalui proses ULO (uji laik operasi) sebelum benar-benar dibuka secara umum dan komersial bagi pelanggan.

"Prosesnya mungkin sampai 60 hari karena akan dicoba dulu kesiapan dan kualitas layanannya di semua lokasi yang sudah mereka bangun. Kalau sudah diujicoba dan laik pakai maka baru kita izinkan supaya mereka gelar layanannya secara komersial," imbuh Ridwan.

Smartfren sendiri menargetkan segera memiliki layanan berbasis 4G LTE di jaringan 2,3 Ghz yang baru dimilikinya. Perusahaan anak usaha Sinar Mas Group itu rencananya sudah memiliki menyelesaikan infrastruktur pendukung berbasis internet cepat itu di sekitar Jakarta pada akhir tahun 2014 dan menyediakan layananya secara komersial pada awal tahun depan.

Merza Fachys, Direktur Jaringan Smartfren sempat mengeluarkan prediksi dana yang dibutuhkan perusahaannya untuk memiliki layanan berbasis 4G LTE beberapa waktu lalu. Perusahaannya kemungkinan akan mengeluarkan dana Rp 3-5 triliun untuk membangun jaringan tidak termasuk biaya hak penggunaan frekuensi yang harus dibayarnya ke pemerintah.