Perketat Keamanan, Tiongkok Investigasi Penyedia Produk TI

Liputan6.com, Tiongkok akan melakukan investigasi terhadap penyedia layanan dan produk TI penting untuk melindungi keamanan nasional, serta pengembangan sosial dan ekonomi negara. Langkah ini dilakukan ditengah tudingan AS bahwa lima perwira militer Tiongkok telah meretas sejumlah perusahaan AS untuk mencuri rahasia perdagangan.

Laman Reuters yang dikutip Sabtu (24/5/2014) melaporkan, perusahaan-perusahaan yang tidak berhasil lolos dalam pemeriksaan tidak akan lagi diizinkan memasok produk dan layanan di Tiongkok. Sementara itu kantor berita Xinhua melaporkan, produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan akan diblokir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, menolak mengungkapkan pihak pemerintah atau pelaku bisnis yang menjadi target pemeriksaan tersebut.

"Sistem ini akan menjadi dasar hukum efektif untuk menjaga keamanan internet Tiongkok dan juga akan memiliki peran signifikan dalam mempromosikan konstruksi Tiongkok sebagai penggerak internet. Tiongkok berkontribusi untuk jumlah pengguna internet terbesar di dunia," kata Lei.

Xinhua menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan mencakup memeriksa keamanan produk dan berusaha mencegah pemasok dari tindakan ilegal mengumpulkan, menyimpan, atau mengolah data pengguna.

"Selama ini, pemerintah dan perusahaan dari beberapa negara telah mengumpulkan informasi sensitif dalam skala besar, mengambil keuntungan dari monopoli mereka di pasar dan keunggulan teknologi," tutur juru bicara State Council Information Office, Jiang Jun.

"Mereka tidak hanya serius merusak kepentingan klien mereka, tapi juga mengancam keamanan cyber negara-negara lain," sambungnya.

Xinhua menambahkan bahwa sejumlah kecil pemerintah dan bisnis mengambil keuntungan dari monopoli teknologi untuk mengumpulkan data sensitif dalam skala besar dari pemerintah, bisnis, dan institusi Tiongkok. Selain itu juga telah terjadi penyadapan dan pelanggaran keamanan.

Kendati tidak merinci tentang pihak pemerintah dan bisnis yang dimaksud, tapi Xinhua mengungkapkan bahwa tandar keamanan AS untuk teknologi informasi tidak transparan.